HUKUMPOLITIK

Dua Raperda Dikaji Serius Oleh DPRD Sumsel

MataPublik.co, PALEMBANG- Dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Provinsi Sumsel dibahas lebih mendalam oleh panitia khusus (Pansus) yang dibentuk dalam Rapat Paripurna XXXIX di Gedung DPRD Provinsi Sumsel, Selasa (6/2) lalu.

Dua Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Sumsel tersebut yaitu Raperda Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Ekosistem Gambut dan Raperda Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pansus I membahas tentang Raperda pertama yang komposisi dan keanggotaannya sama dengan komposisi II. Adapun Pansus II membahas Raperda kedua yang komposisi dan keanggotaannya sama dengan komposisi III. Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Sumsel HM Giri Ramandha N Kiemas.

Dalam kesempatan tersebut, Giri menyatakan, pendapat pihak eksekutif terhadap Raperda Usulan Inisiatif DPRD Provinsi Sumsel yang disampaikan dalam rapat paripurna sebelumnya pada 25 Januari lalu tentu mengandung pertanyaan, saran, dan pendapat yang menghendaki penjelasan dan pembahasan dari DPRD Provinsi Sumsel. Karenanya paripurna kali ini tidak hanya pembentukan Pansus namun juga mendengarkan jawaban dan penjelasan dari pihak DPRD Provinsi Sumsel.

“Kajian mendalam dua pansus bersama dinas terkait dilaksanakan 6-8 Februari 2018, laporan pansus akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sumsel Jumat (9/2),”sebutnya.

Sementara itu, Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi (BP3) DPRD Sumsel Mardiansyah MH mengatakan, pihak dewan sepakat dengan saran eksekutif agar Raperda Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Ekosistem Gambut dikaji dengan melibatkan para ahli, organisasi perangkat daerah, unit kerja, dan instansi terkait. Sebab dengan begitu, tujuan dan sasaran pembentukan Raperda ini dapat tercapai dengan memperhatikan aspek kewenangan.

“Diharapkan dengan adanya Raperda ini dapat dilakukan pengawasan dan pembinaan lebih intensif terkait kerusakan lingkungan hidup khususnya lahan gambut dapat diminimalisir,”tegasnya.

Begitu juga dengan Raperda Tentang Pajak Daerah diharapkan dapat menjadi payung pengawasan daerah. Kedua raperda juga dikonsultasikan dengan Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

wartawan: yulia savitri

 

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close