MataPublik.co, JAKARTA – Sejumlah elemen masyarakat mendeklarasikan tanggal 11 April, sebagai Hari Teror terhadap Pemberantasan Korupsi. Kasus yang menimpa Novel Baswedan, menjadi latar belakang dipilihnya tanggal tersebut.
“Mencanangkan tanggal 11 April, sebagai hari teror terhadap pemberantasan korupsi dan hak asasi manusia,” ujar Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo, saat membacakan deklarasi di acara Panggung Rakyat yang digelar di depan kantor KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (11/4/2019).
Menurutnya, koruptor adalah musuh bersama. “Dan mereka tidak akan berhenti menggerogoti uang rakyat,” ujarnya. Dalam deklarasi tersebut, para tokoh masyarakat dan juga pegawai KPK dengan tegas menolak segala kebohongan. Kepura-puraan dan kepalsuan semua pihak yang seolah-olah mendukung pemberantasan korupsi.
Dalam deklarasi tersebut, mereka juga meminta Presiden untuk segera membentuk tim Gabungan Pencari Fakta Independen. Serta meminta kepastian pengungkapan 10 kasus teror dan kasus-kasus lainnya terhadap KPK dan terhadap aktivis lainnya, seperti aktivis anti korupsi, sosial, buruh dan petani.
Dua tahun sudah berlalu. Tepatnya hari ini (Kemarin,Red), teror air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan belum terungkap siapa pelaku dan apa motif teror itu. Bahkan, dibentuknya Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) hanya isapan jempol mengungkap kasus ini.
“Walaupun sudah dibentuk tim penyidikan, sudah dibentuk tim pencari fakta. Kenyataannya jauh. Kita coba untuk cari tau siapa pelaku sebenarnya belum juga tertangkap,” ujar Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/4/2019).
Selain itu, Yudi menyampaikan rasa kekecewaannya. Karena tak ada keseriusan pemerintah dan aparat dalam pengungkapan pelaku teror kepada pegawai atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kami sudah menyuarakan untuk dibentuknya TGPF yang independen dibawah Presiden Jokowi. Dan terbukti, sampai sekarang, TGPF yang independen itu tidak dibentuk,” terangnya.
Terkait teror terhadap pegawai KPK maupun Pimpinan KPK. Yudi menilai, teror tersebut akan terus berlanjut sebagai upaya melemahkan langkah KPK memberantas korupsi di Tanah Air. “Kami siap memberantas korupsi. Walau akan diteror, dianiaya atau salah satu dianatara kami dibunuh adalah risiko,” imbuhnya.
Di tempat yang sama, penyidik KPK Novel Baswedan mengungkapkan, sampai saat ini masih banyak orang-orang yang tidak dikenal melakukan teror terhadap pegawai KPK. “Saya sampaikan, bahwa kawan-kawan di KPK banyak yang diteror. Dan teror-teror itu masih terus terjadi,” ungkapnya.
Suami dari Rani itu juga menegaskan, bahwa teror terhadap penegak hukum tidak bisa dibiarkan. Karena itu merupakan upaya melemahkan bagi institusi antirasuah. “Kita tidak boleh kalah dengan pelaku kejahatan. Saya yakin tidak ada institusi manapun yang mendukung penyerangan ini,” tegasnya.
Selain itu, Novel berharap Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dapat dibentuk secara independen dan tidak memiliki kepentingan apapun dalam pembentukan TGPF tersebut. “Saya ingin TGPF ini mengedepankan dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Tim (TGPF,Red) ini harus membuka diri untuk melibatkan semua orang yang berkompeten,” harapnya.
Jelang pemilu 17 April, isu teror yang menimpa Novel Baswedan terbilang berpotensi dipolitisasi. Namun, bagi Novel, hal itu justru sangat baik bahkan bisa jadi kesempatan bagus. Sebab, segala persoalan akan menjadi komitmen dari para kandidat di pemilu. Bahkan isu teror juga menjadi diskusi beberapa pejabat di Dewan HAM PBB. Jika saja kasusnya jadi bahan politisasi, sejak awal Novel telah mendesak presiden membentuk TGPF independen. (iuy)
