SUMSEL

Buka Posko Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan THR

MataPublik.co, PALEMBANG – Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) khususnya para pekerja/buruh perusahaan yang ingin berkonsultasi atau menyampaikan pengaduan terkait Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan dipersilahkan datang langsung ke Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) THR Keagamaan Provinsi Sumsel di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel, Jalan Jend. Achmad Yani No.284, 14 Ulu, Plaju, Palembang.

Posko Satgas THR Disnakertrans juga tersedia diseluruh Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota se-Sumsel. Dengan ini, memudahkan para pekerja/buruh didaerah, cukup datang langsung Posko THR yang berada didaerah masing-masing.

Penyediaan Posko tersebut sesuai dengan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2019 bagi pekerja/Buruh diperusahaan. Dalam surat edaran itu, juga menghimbau seluruh kepala daerah Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melakukan pengawasan dan menegaskan kepada para pengusaha agar melaksanakan pembayaran THR Keagamaan tepat waktu.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel melalui Kepala Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial, Eky Zakya, SH, mengatakan, pihaknya telah memberikan himbaun kepada seluruh Disnakertrans Kabupaten/Kota di Sumsel untuk menyediakan Posko Pelayanan  THR sesuai surat edaran Menteri Ketenagakerjaan dan disusul dengan surat edaran Gubernur Sumsel.

“Kita sudah sampaikan kepada seluruh disnaker kabupaten dan kota untuk menyediakan posko di kantor masing-masing. Selain itu, dalam waktu dekat segera kita sampaikan juga surat edara Gubernur Sumsel terkait hal ini,” ungkap Eky Zakya saat diwawancarai Tim Intelijen Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel diruang kerjanya, Rabu (22/5/2019).

“Sebenarnya di Sumsel ini aman, tidak ada gejolak terkait dengan THR karena perusahaaan juga sudah sangat memahami hal ini. Namun, jika ada masyarakat yang ingin berkonsultasi atau menyampaikan pengaduan tentu akan kita layani melalui Posko THR Disnakertrans,” lanjut Eky Zakya.

Lebih lanjut dia mengatakan, Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan pendapatan pekerja yang wajib diberikan oleh pengusaha/perusahaaan kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari raya keagamaan sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No.6 tahun 2016.

Sebagai contoh, jika Idul Fitri 2019 jatuh pada tanggal 5 Juni 2019. Maka, pihak perusahaan wajib memberikan THR kepada karyawannya paling lambat di tanggal 29 Mei 2019. Pengusaha yang terlambat membayar THR akan dikenai denda 5% dari total THR yang harus dibayar, terhitung sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha/perusahaan untuk membayarkan THR.

“Jadi, perusahaan wajib membayarkan THR kepada pekerja atau buruh paling lambat H-7 lebaran. Kalau tidak,akan kena denda 15 persen dari jumlah THR dan sanksi administratif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan,” tegas Eky Zakya.

Sementara itu, Berdasarkan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 2 dan 3, besarnya THR ditetapkan sebagai berikut: Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, besaran THR yang dibayarkan sebesar satu bulan upah.

Bagi pekerja yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional dengan masa kerja yakni dengan perhitungan masa kerja/12 bulan x 1 bulan upah. Untuk pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau satu tahun secara terus menerus, perhitungan besaran THR-nya adalah:

Contoh kasus 1:

Gita merupakan karyawan dengan gaji per bulan sebesar Rp10 juta dan sudah bekerja selama 15 bulan, maka Bella berhak mendapat THR sebesar Rp10 juta.

Untuk pekerja yang bekerja dalam waktu kurang dari 12 bulan di sebuah perusahaan, rumus yang dipakai untuk menghitung besaran THR-nya adalah: THR = masa kerja x 1 bulan upah atau gaji ÷ 12 bulan

Contoh kasus 2:

Anton sudah bekerja di perusahaan A selama 6 bulan dan mendapatkan gaji setiap bulan sebesar Rp8 juta. Maka, cara menghitung THR yang akan diterima Fikri yaitu sebesar: 6 bulan x Rp8 juta : 12 bulan = Rp4 juta

Besaran THR ini tidak berlaku jika THR Keagamaan yang diterima pekerja berdasarkan perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau kebiasaan dalam perusahaan bernilai lebih besar dari yang ditetapkan oleh pemerintah. (iuy)

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close