BANYUASINSUMSEL

Inspektorat Periksa Dokumen Keberangkatan Bimtek Ratusan Kades

BANYUASIN – Ketua Umum (Ketum) Jaringan Nasional Indonesia Baru (JNIB) Nachung Tajudin, akhirnya angkat bicara sekelumit persoalan di Kabupaten Banyuasin, salah satunya persoalan ratusan Kepala Desa (Kades) Berangkat ke pulau jawa dalam agenda Bimtek Pembuatan Peraturan Desa (Perdes) menggunakan anggaran Dana Desa pada 14 Juli mendatang.

Menurut Nachung Tajudin Aktivis 98 ini, Rencana kegiatan Bimtek di Provinsi Yogyakarta dan Jawa Barat menggunakan anggaran Desa hingga jutaan rupiah, melukai perasaan masyarakat. Di tengah keterpurukan Kabupaten Banyuasin dalam anggaran, di sisi lain para Kades berangkat ke pulau jawa.

“ Pada prinsipnya, Bimtek pembuatan Perdes tak harus berangkat menghabiskan uang ratusan juta, tapi dapat diminimalisir dengan mengadakan kegiatan Bimtek di Kabupaten Musi Banyuasin, karena Perdes di Kabupaten tetanga sudah lahir sejak 5 tahun lalu. Atau cukup mengadakan seminar dengan mengundang ahli hukum dari Universitas ternama di Sumsel,” kata Nachung.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, saya meminta Kepada Bupati Banyuasin untuk mengkaji ulang agenda keberangkatan ratusan Kades ke pulau jawa. 

“ Maka saya meminta kepada Bupati Banyuasin melalui Inspektorat untuk melakukan kajian dan pemeriksaan dokumen persyaratan keberangkatan mulai dari Narasumber hingga anggaran akomodasi digunakan ratusan Kepala Desa ke Jogja dan Bandung tersebut,” cetus dia.

Terpisah Kepala DPMD, Rony Utama, mengatakan, kegiatan Bimtek tersebut bertujuan untuk membuat Perdes, sehingga Perdes tersebut sebagai acuan bagi perangkat desa kedepannya.

“ Bimtek ini supaya Kepala Desa, adanya landasan tentang kewenangan desa, sehingga Desa memiliki acuan dalam kegiatan desa itu sendiri. Kemudian hasil dari Bimtek tersebut yang menjadi pedoman sebagai landasan pembuatan Perdes,” kata dia.

Dalam bimtek tersebut setelah dilakukan seminar, kemudian para Kades langsung mengunjungi Kabupaten yang sudah, sehingga peserta langsung memahami tujuan kegiatan tersebut.

Kemudian, Lanjut Rony Utama, soal anggaran yang digunakan, pihak Kades membuat rekening bersama dan dikelola langsung pihak ketiga, ada dua agenda Bimtek ke Jogja dan ke Bandung, tidak ada keterlibatan pihak Dinas

“ Mereka mengelola langsung anggaran itu, tidak ada keterlibatan pihak dinas. Keberangkatan perwakilan desa berbeda ada 1 orang bahkan ada untuk 3 orang sesuai persetujuan dari masing – masing desa,” jelas dia singkat. Selasa (9/7/19) kemarin. (*)

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close