MataPublik.co, Mumbai – Pemerintah India telah mengundang bintang-bintang Bollywood dan pembuat film top negara itu dalam sebuah pertemuan tertutup pada hari Ahad, dalam upaya untuk mendapatkan dukungan bagi Undang-undang Amendemen Kewarganegaraan (CAB) baru yang telah memicu aksi protes dan terus berlangsung.
Sedikitnya 25 orang tewas dalam bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa selama lima minggu terakhir, lapor Reuters. Semuanya berawal ketika Undang-undang Amendemen Kewarganegaraan (CAB) diperkenalkan, yang memberikan akses mudah bagi imigran tertindas non-Muslim dari Pakistan, Afghanistan dan Bangladesh menjadi warga negara India, namun tidak berlaku bagi mereka yang Muslim.
Amandemen itu, jika digabungkan dengan proposal pendataan warga negara (National Register of Citizenz/NRC) lebih menjadikan minoritas Muslim India diperlukan lebih diskriminatif.
Dua sumber dari industri hiburan mengatakan kepada Reuters bahwa mereka telah menerima undangan pada hari Ahad di sebuah hotel bintang lima di Mumbai. Rata-rata, sekitar 20 hingga 25 orang dari industri film Hindi dan Marathi diharapkan hadir.
Acara ini diselenggarakan oleh dua pemimpin senior partai nasionalis Hindu, Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi yang bertujuan membahas ‘kesalahpahaman tentang CAB’.
Menggunakan bintang-bintang Bollywood, dengan ribuan pengikut media sosial mereka di seluruh spektrum, dipandang membantu BJP menghilangkan ‘pandangan negatif’ tentang undang-undang baru. Para artis yang meneriman Modi undangan termasuk nama-nama rumah tangga seperti Karan Johar, Farhan Akhtar, Kabir Khan, Siddharth Roy Kapur, Ritesh Sidhwani, dan beberapa lainnya.
Bintang-bintang ini telah diminta untuk mengumpulkan orang-orang dan muncul untuk pertemuan di Grand Hyatt Hotel Mumbai pada hari Ahad, 5 Januari 2020. Tapi tak semua artis mendukung Modi. Puisi Varun Grover, ‘Hum Kaagaz Nahi Dikhayenge’ telah menjadi simbol perlawanan kolektif terhadap CAB, sementara jutaan siswa telah turun ke jalan dengan slogan-slogan mereka sendiri, sering kali berisiko penahanan dan penangkapan.
“Saya pikir pemerintah. tidak mengharapkan tingkat resistensi organik yang kredibel dan pengawasan media internasional semacam ini atas protes dan pemerintah CAB-NRC-NPR. tindakan keras terhadap pengunjuk rasa damai, ”kata aktor Swara Bhasker, kutip HuffPost India, yang telah tegas menentang terhadap CAB, dan telah berbicara menentang pemerintah Modi di masa lalu.
“Saya pikir ini, bersama dengan kontroversi kampanye panggilan tak terjawab dan poster Whatsapp Bollywood yang berubah, adalah bagian dari rencana perang semacam info permainan yang membuatnya tampak seperti dukungan untuk CAB-NRC-NPR asli ketika tampaknya seperti sebagian besar India tidak menginginkan undang-undang ini – atau tidak peduli – tetapi tentu saja tidak ada dukungan yang luar biasa untuknya, ” kata Bhasker.
Swara Bhasker, Varun Grover, Vikramaditya Motwane, Anubhav Sinha, Neeraj Ghaywan, Anurag Kashyap – yang semuanya mengkritik CAB pada profil media sosial mereka – tidak dipanggil untuk berdiskusi dan tidak diundang.
“Saya tidak tahu tentang pertemuan ini dan saya belum diundang. Saya tidak tahu siapa yang diundang atau tidak masuk, tetapi saya merasa ini adalah pemerintahan yang selama beberapa tahun terakhir menggunakan kekuatan lunak Bollywood dengan sangat efektif dalam agenda dan pesan ideologis mereka, ”kata Bhasker.
UU CAB, dan kemarahan masyarakat terhadapnya, telah menjadi dilema dalam industri film yang juga telah diisi oleh beberapa tokoh Muslim ternama. Banyak tokoh publik di Bollywood juga mengkritik CAB, sementara yang lain dikritik karena bertindak diam-diam.
Modi, yang memimpin BJP dengan acuan nasionalis Hindu, sering terlihat bersama aktor dan tokoh industri film dalam acara-acara publik. Industri, di sisi lain, telah melihat banyak film memiliki pesan dan propaganda politik. Pada hari Sabtu, lebih dari 100.000 orang menghadiri rapat umum damai untuk memprotes CAB di Hyderabad.
Seri protes berikutnya direncanakan untuk hari Ahad di Mumbai, New Delhi, Hyderabad, Bengaluru dan beberapa kota lainnya. Meskipun mayoritas warga India menganut Hindu, India menjadi rumah bagi 200 juta warga muslim, hampir menyamai penduduk Indonesia. Toh demikian, masih banyak mendapat diskriminasi. (CK)
