PALEMBANG

Banyak Masuk Usia Pensiun, Palembang Bakal Kekurangan Guru

PALEMBANG – Kebutuhan guru di Kota Palembang terus meningkat, mirisnya besarnya jumlah kebutuhan tenaga pengajar ini belum dapat dicukupi dengan banyaknya jumlah guru yang memasuki masa pensiun. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palembang Ahmad Zulinto mengatakan, saat ini kebutuhan idealnya tenaga pengajar ini harus ada sebanyak 4- 5 ribu guru.

“Kita hanya ada 2 ribu guru di Palembang. Sejak setahun terakhir terus meningkat, tinggal menunggu bom waktu saja,” ujar Zulinto, Rabu (29/7/2020). Khusus di Palembang saja, kebutuhan guru yang paling banyak dicari untuk tingkat SD dan SMP adalah guru pelajaran pendidikan olahraga, kesenian serta guru lulusan pendidikan bimbingan konseling atau guru BK.

Dirinya mengakui, setiap harinya ia kerap menandatangani surat-surat pengajuan pensiun dari Kabupaten maupun kota di bawah tanggung jawab Persatuan Guru Republik Indonesia Sumatra Selatan (PGRI Sumsel).

Lihat Juga  Genjot PAD, Targetkan Pemasangan 1.000 e-Tax

Maka itu, pihaknya mendesak kesejahteraan honor guru ke pemerintah pusat. “Terutama yang di daerah, mereka (guru) mengabdi lama tapi kenapa tidak ada perhatian. Hal ini yang membuat potensi menjadi guru kurang diminati. Saat ini kami sedang mendata valid (kekurangan guru) yang nanti akan dikoordinasikan ke Pemkot dan kami tulis surat ke Kemendikbud,” bebernya.

Zulinto menerangkan, dalam pengajuan surat tersebut, pihaknya bakal meminta permohonan mengenai pengangkatan guru honorer, kesejahteraan pendapatan guru serta percepatan kepengurusan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) guru. “Kami akan menyampaikan surat kepada menteri, dengan usulan langkah baru memohon agar 60 persen guru honorer yang ada diangkat (ASN) dan 40 persennya lagi dari hasil tes,” tandasnya.

Bukan hanya kekurangan SDM pengajar, kondisi sekarang bagi guru yang ingin menjadi Kepala Sekolah prosesnya lamban. Karena pemerintah menyulitkan seleksi dengan diklat yang harus memiliki NUPTK

Lihat Juga  Pemkot Usulkan Empat Lokasi Diusulkan Jadi Program Bedah Rumah

“Sementara, proses kepengurusan NUPTK guru membutuhkan waktu panjang dari surat keputusan pemerintah kota dan penyeleksian diklat yang bukan di bawah tanggung jawab kabupaten/kota masing-masing, melainkan langsung dari pusat,” imbuhnya.

Zulinto berharap ke depan tidak ada lagi kesenjangan antar guru terutama bagi mereka yang masih berstatus honorer. Sebab kesejahteraan menjadi poin penting kesejahteraan dunia pendidikan. Untuk itu, saat ini pihaknya mengupayakan bantuan terhadap guru honorer dengan memberikan biaya dari dana bantuan operasional sekolah atau BOS yang ditetapkan maksimal 50 persen penyaluran. “Sekarang baru 25-30 persen yang diberikan ke honorer dari jumlah BOS keseluruhan belum mencapai 50 persen,” pungkasnya.(min)

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close