MataPublik.co, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, meminta Partai Demokrat tegas menentukan arah dukungan politiknya. Hal itu disampaikan Arief terkait dengan sikap parpol pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pascapemilu yang dinilainya penuh kegamangan ketika berada di dalam Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.
“Demokrat sebaiknya keluar saja dari Koalisi Adil Makmur, jangan elitenya dan ketum (SBY) kayak ‘serangga undur-undur’, ya. Mau mundur dari koalisi aja pakai mencla-mencle segala,” ujar Arief di Jakarta, Sabtu (11/5).
Menurut dia, Partai Demokrat tidak memberi pengaruh apa-apa bagi koalisi. Dari segi kontribusi suara pun, tak ada elektabilitas yang disumbangkan parpol berlambang bintang mercy itu bagi Prabowo-Sandi. Arief lantas menduga sikap “undur-undur” Demokrat itu disebabkan beberapa hal.
Salah satunya yaitu tidak adanya jaminan hukum dari Joko Widodo (Jokowi) bagi keluarga Ketum Partai Demokrat SBY. Arief melihat jaminan itu belum sepenuhnya bisa diberikan oleh Jokowi. “Banyak (orang Demokrat) terlibat kasus korupsi, kayak kasus korupsi proyek Hambalang,” ujar Arief.
Menurut dia, Jokowi tidak akan pernah menjamin keluarga SBY tidak bakal diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, Jokowi sendiri tidak bisa mengkhianati komitmennya untuk mendukung pemberantasan korupsi.
Alhasil, kata Arief, nasib Demokrat akan seperti tokoh Aswatama setelah Perang Baratayudha. Aswatama tidak diterima di kubu mana pun seusai perang besar tersebut. Arief pun menduga kubu petahana tidak akan menerima Partai Demokrat setelah hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 diumumkan. Sementara, pihak 02 juga sulit menerima Demokrat kembali lantaran sikap politik mereka yang tidak jelas itu.
“Kami ajak (Demokrat) koalisi cuma karena kami kasihan aja waktu itu. Sebab, mereka enggak bisa ikut Pemilu 2024 kalau enggak ada yang mau koalisi, hehe,” kata Arief. (AIJ)
