BANYUASIN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuasin Komisi IV naik darah lantaran Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) tidak dapat memberikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rumah Sakit Pratama Makarti Jaya.
Rapat di ruang komisi IV diketuai oleh Herawati dari Fraksi Golkar, membahas adanya laporan masyarakat tentang belum optimalnya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pratama Makarti Jaya.
Dari pantauan, dilaksanakan rapat di komisi IV, diikuti beberapa anggota DPRD Banyuasin, mempertanyakan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Pratama Makarti Jaya. Dan soal anggaran jumlah dokter yang bertugas di Kabupaten Banyuasin.
Ditengah paparan yang disampaikan Kadinkes Banyuasin dr. M. Hakim mendapat instruksi dari anggota DPRD Komisi IV M. Nasir fraksi Golkar yang menilai Kadinkes Banyuasin salah sebut data dokter yang ada di Banyuasin.
“Pak Hakim bilang pada waktu itu jumlah dokter 72 orang, ini bilang 50an ,jadi yang mana benarnya, seharusnya data RKA itu sampaikan kepada kami dalam bentuk surat, jadi tidak simpang siur, jangan anggap kami DPR ini tidak ada artinya, hargailah lembaga DPR ini, ” Bentak M. Nasir sambil menggebrak meja diruang rapat komisi IV DPRD Banyuasin Senin (3/2/2020).
Hal tersebut ditanggapi dr. Hakim seraya minta maaf salah ucap, ” Saya mohon maaf pak, salah sebut jumlah dan data yang bapak minta kami belum bisa karena atas perintah sekda Banyuasin” Kata Hakim.
Namun pernyataan Kadinkes tersebut menjadi pertanyaan bagi DPRD Komisi IV, dan keliru bila tidak bisa menyerahkan data RKA.
“Kami minta data itu, mana datanya, sudah saya permisi izin keluar ketua karena Kadinkes Banyuasin tidak menghargai DPRD Banyuasin.” Tegas Politiai Golkar ini sambil meninggalkan ruang rapat, dikutip dari media online Palembangbaru.com.
Sementara itu Tismon Sugiarto, dari Fraksi PAN, mengatakan soal dokumen RKA tersebut, sebagai acuan komisi IV untuk membahas tentang optimalisasi pelayanan kesehatan.
“ Ya, hal ini kami lakukan sebagai bentuk keseriusan DPRD Banyuasin untuk kepentingan masyarakat dan terpenting lagi untuk mendukung Program Bupati Banyuasin, menuju Banyuasin Sehat,” singkat dia.
Hingga berita ini diturunkan belum ada penjelasan Kadinkes Banyuasin, adanya persoalan tersebut. (*)
