BANYUASIN – Menjelang akhir tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Banyuasin masih diwarnai aksi Demonstrasi oleh Lembaga Pemerhati Kinerja Publik (LPKP), puluhan massa mendatangi Kantor Kejari Banyuasin, membentangkan spanduk sebagai bentuk dukungan kepada Kejari untuk mengusut tuntas indikasi korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Senin (30/12/19).
Dalam orasinya, Heri Duk, selaku Koordinator Aksi, menyampaikan, ada empat persoalan penting yang harus disikapi oleh Penyidik Kejari Banyuasin atas dugaan korupsi Pembangunan ruas jalan yang menelan anggaran miliaran rupiah.
“ Minta Kejari Banyuasin untuk segera mengusut tuntas pekerjaan jalan Lingkar menuju Desa Pengumbuk yang menelan anggaran Rp 6.689.932.497.00 oleh pelaksana PT Djarum Kencana Sakti,” ungkap Aktivis muda ini sambil berteriak di depan Kantor Kejari Banyuasin.
Lebih lanjut, Kata Heri Duk, adanya dugaan korupsi pada pembangunan jalan Padat Karya Kecamatan Sembawa.
“ Dari hasil investigasi kami, bahwa jalan tersebut dianggarkan sebesar Rp 2.000.000.000,00, namun hingga akhir tahun 2019, jalan tersebut belum rampung dikerjakan. Kuat dugaan kami prose pembangunan tersebut tidak sesuai dengan perencanaan awal,” kata dia.
Sementara itu Toto Priyadi, sebagai Koordinator lapangan, juga menyebutkan, mendesak Kejari Banyuasin memanggil PPK dan PPHP pembangunan jalan Pengumbuk Kecamatan Banyuasin III.
“ Sejatinya kami mendukung penuh Program Bupati Banyuasin Bangkit, Adil dan Sejahtera. Akan tetapi kehadiran kami disini untuk menyuarakan aspirasi, bahwa ada hal yang mungkin pemerintah tidak di ketahui di lapangan. Maka kami menyampaikan persoalan tersebut,” lugas dia.
Kasi Intelijen Kejari Banyuasin Habibi SH, menyampaikan, akan menampung aspirasi kawan – kawan. Dan akan segwra disampaikan ke Kejari Banyuasin.
” Ini bentuk Aspirasi dari kawan – kawan, tentu aoan kami tampung dan akan segera kami tindak lanjuti,” ucap dia singkat. (*)
