9 Fraksi DPRD Sumsel Apresiasi Penjelasan Gubernur saat Pendapat Akhir LPJ APBD 2018
MataPublik.co, PALEMBANG – DPRD Sumsel kembali mengelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pandangan akhir fraksi-fraksi atas jawaban gubernur Sumsel terhadap rancangan peraturan daerah tentang LKPJ tahun anggaran 2018, yang berlangsung di gedung DPRD provinsi Sumsel, pada Jumat 5 Juli 2019.
Juru bicara Fraksi PAN DPRD Sumsel Rusdi Tahar SE mengatakan, Fraksi Partai Amanat Nasional sangat mengapresiasi penjelasan Gubernur tentang solusi kreatif yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi Iainnya.
“Ke depan, kami berharap selalu ada terobosan-terobosan baru untuk mengoptimalkan potensi pajak daerah, tanpa harus memberatkan wajib pajak,” ungkap Rusdi Tahar pada rapat paripurna DPRD Sumsel LX (60) dengan agenda pendapat akhir dari fraksi fraksi di DPRD Sumsel, Jumat (5/7/2019).
Kemudian, sehubungan masih tingginya jumlah Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SILPA) sebesar Rp. 680.516 Miliar yang disebabkan perencanaan program yang kurang tepat dan kinerja SKPD yang belum maksimal, maka Fraksi Partai Amanat Nasional mendukung Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk memperhatjkan permasalahan ini secara serius dalam dalam pelaksanaan APBD tahun mendalang. agar terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan, baik pendapatan, belanja. dan pembiayaan.
Selanjutnya, Fraksi Partai Amanat Nasional juga memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah melakukan langkah cepat untuk melakukan pembangunan dan peningkatan ruas jalan provinsi, dengan mengalokasikan dana sebesar Rp. 778,540 Miliar pada Tahun Anggaran 2019.
“Kami memandang perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap proses pelaksanaan pembangunan dan peningkatan ruas jalan tersebut, demi menghasilkan kualitas jalan yang sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang telah ditentukan,” kata Rusdi Tahar yang juga Ketua Fraksi PAN.
Tentang pembangunan bidang Pendidikan dan Kesehatan, Fraksi Partai Amanat Nasional kembali mengingatkan bahwa program Pendidikan Gratis dan Kesehatan Gratis harus tetap dilanjutkan dengan berbagai peningkatan mutu pelayanan.
“Sehubungan dengan itu, kami sangat mendukung Pemerinah Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan penyempurnaan payung hukum dan meningkatkan alokasi anggaran untuk kedua program tersebut,” ujar Rusdi yang juga Ketua DPD PAN OI.
Selanjutnya, setelah memperhatikan:
Sambutan Gubernur Sumatera Selatan pada Rapat Paripurna LX (60) DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 17 Juni 2019 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada Rapat Paripurna LX (60) DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 24 Juni 2019.
Jawaban Gubernur Sumatera Selatan terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada Rapat Paripurna LX (60) tanggal 1 Juli 2019.
“Serta berdasarkan keputusan rapat internal Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD Provinsi Sumatera Selatan, maka dengan mengucapkan “Bismillahirrohmanirrohim” Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Sumatera Selatan memahami dan menerima raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sumsel 2018 untuk disahkan menjadi perda provinsi Sumsel,” pungkasnya.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel Kartika Sandra Desi SH MH didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel M Yansuri dan Chairul S Matdiah dan Ketua DPRD Sumsel MA Gantada.
Juga dihadiri Sekda Sumsel H Nasrun Umar SH MM dan pimpinan OPD dan para undangan.
Sembilan Fraksi Fraksi di DPRD Sumsel melalui juru bicaranya Fraksi PDIP HA Syarnubi SP MM, Fraksi Partai Demokrat H Surip Januarto SS MM, Fraksi Partai Golkar Lindawati Syaropi SH MM, Fraksi Partai Gerindra Drs H Solehan Ismail, Fraksi PAN Rusdi Tahar SE, Fraksi PKB Nanto SE Ak, Fraksi Hanura Iwan Hermawan ST, Fraksi Nasdem H Ardhani Awan SH dan Fraksi PKS Ridwan SE.
Fraksi PDIP melalui juru bicaranya HA Syarnubi SP MM Fraksi PDIP Sumatera Selatan memahami bahwa sejatinya negara adalah sebuah entitas politik yang bersifat formal yang mempunyai minimal empat kompqne utama yaitu pertama, komponen lembaga-lembaga Negara, kedua, komponen rakyat sebagai warga negara (citizen), ketiga, wilayah yang diakui kedaulatannya, keempat, komponen Kebijakan Publik. Poin ke empa ini menurut pendapat kami adalah titik penting dimana kehidupa suatu Negara modern dijalankan.
Setiap Negara modern dipastikan mempunyai konstitusi, peraturan perundangan, keputusan kebijakan sebagai aturan main hidup bersama. Negara tanpa komponen keempat ini menjadi negara gagal karena kehidupan bersama diatur oleh seseorang atau sekelompok orang saja. yang. berpeluang untuk memerinta dengan tirani yang bertujuan memuaskan kepentingan diri dan kelo poknya saja. Sejatinya Kebijakan Publik menjadi kekuatan penting yg mengatur interaksi antara pemerintah dan rakyat.
Pihaknya berpikir di depannya nanti juga tidak sedikit persoalan yang akan dihadapi bersama, karena perkembangan dan gerak dari komunitas yang kita sebut masyarakat ini tentunya akan sangat dinamis, dimana dinamisny ini juga merupakan alur logika politik di tingkatannya masing masing.
Oleh sebab itu pihaknya menghimbau kepada setiap dari kita dapat menjaga terwujudnya dan terlaksananya kondisi yang kondusif di tengah masyarakat. dimana potensi penyebaran informasi yang disertai dengan ujaran kebencian perlu kita hadapi secara bersama, bekerja sama, demi menjaga amanah dari para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sejatinya kebijakan publik merupakan proses yang sangat menentukan bentuk suatu kehidupan setiap bangsa dan negara, semua negara mempunyai masalah yang relatif sama yang berbeda adalah bagaimana respon terhadap masalah tersebut.
Juru bicara Fraksi Partai Demokrat H Surip Januarto SS MM mengapresiasi komitmen pemprov Sumsel untuk meneruskan program sekolah gratis dengan lebih baik. Selain itu Fraksi Demokrat juga menyambut baik respon positif pemprov terhadap permasalahan peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan, dengan melakukan pendanaan untuk pendaftaran masyarakat miskin.
Sedangkan Fraksi Partai Golkar melalui Lindawati Syarofi SH MM mendukung komitmen pemprov untuk meneruskan program sekolah gratis, tetapi hensaknya didukung dengan anggaran.
Untuk masalah infrastruktur Fraksi Golkar minta gubernur melakukan evaluasi twrhadap OPD terkait kemampuan dalam menyerap anggaran. Rapat paripurna ini akan dilanjutkan lagi Senin (8/7/2019). (adv)
