BANYUASIN – Dinilai banyak kelemahan dan kelalaian dalam pelayanan Kesehatan di Kabupaten Banyuasin, Dinas Kesehatan di Demo belasan warga menamakan diri sebagai Federasi Rakyat Banyuasin (Ferba), Senin (27/1/20) sekitar pukul 10.30 WIB di halaman Kantor Bupati Banyuasin.
Ferba menuntut adanya kelalaian pihak Dinas Kesehatan dalam menjalankan Program Bupati Banyuasin yaitu Banyuasin Sehat. Terbukti adanya laporan warga mariana sakit ditolak oleh pihak Puskesmas.
“ Hal ini adalah barometer dunia Kesehatan di Bumi Sedulang Setudung, dimana Bupati Banyuasin pencetus Program Banyuasin Sehat, cukup membawa KK dan KTP bagi warga yang akan berobat, namun kenyataan tersebut beda realisasi di lapangan,” ujar Dimas selaku Koordinator Aksi.
Dalam laporan pihak keluarga, pada 20 Januari lalu, pasien bernama Bakti Wibowo ditolak pihak Puskesmas Mariana dengan alasan tidak ada kartu KIS, padahal pasien tersebut terdaftar sebagai anggota KIS.
“ Ya Pasien sempat terlunta – lunta di tolak pihak Puskesmas Mariana, namun keluarga Pasien berobat di Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah (RS Kundur). Kemudian pasien kembali melanjutkan berobat di Puskesmas Mariana, namun kembali ditolak,” tegas Aktivis muda ini ketika orasi di depan Kantor Bupati Banyuasin.
Maka kami meminta Kepada Bupati Banyuasin Bapak H Askolani SH MH, untuk menggantikan Kepala Puskesmas Mariana, kemudian mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Kesehatan.
“ Bupati Banyuasin segera mengevaluasi kinerja Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan, selain tidak mampu menjalankan Program Bupati, Banyuasin Sehat, juga tak kalah pentingnya masa jabatan Kepala Dinas Kesehatan terlalu lama dan dianggap tidak mampu mengikuti harmonisasi program Bupati Banyuasin,” tegas dia, didampingi Riki Martin selaku koordinator lapangan.
Semntara itu Bupati Banyuasin H Askolani SH MH, melalui Kosaruddin selaku Asisten II, menyampaikan dalam sambutanya, meminta kepada Ferba memberikan informasi detail, terkait adanya pasien ditolak berobat di Puskesmas Mariana.
“ Dengan adanya informasi detil, makan kami akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, seyogyanya pelayanan kesehatan menjadi program utama Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin. Jika memang ada pelangaran maka akan diberikan sanksi, “ jelas dia di hadapan pendemo. (*)
