MataPublik.co, PALEMBANG – Gubernur Sumsel Alex Noerdin menghadiri Rapat Paripurna XLVIII DPRD Provinsi Sumsel di ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Senin 3 September 2018. Pada kesempatan tersebut Gubernur memberikan Jawaban terhadap Raperda Perubahan APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2018.
Rapat Paripurna XLVIII DPRD Provinsi Sumatera Selatan itu dipimpin oleh Plt Ketua DPRD Muhammad Yansuri. Alex Noerdin mengatakan, menanggapi pemandangan umum Fraksi PDIP yang dibacakan Hj Tina Melinda terkait pengembangan BUMD, pemerintah Provinsi Sumsel telah melakukan langkah-langkah kebijakan untuk mengoptimalkan BUMD untuk dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumsel.
Di antaranya dengan melakukan tahapan pembinaan BUMD meliputi organisasi, manajemen dan keuangan, kepengurusan, pendayagunaan aset, pengembangan bisnis, tahapan pengawasan BUMD, tahapan evaluasi kinerja, analisa keuangan dan pasar yang dilakukan secara berkala dan melakukan perbaikan menyangkut aspek fortofolio perusahaan, perbaikan permodalan, perampingan manajemen, perbaikan sistem pengelolaan perusahaan sampai dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.
“Terkait dengan pertanyaan struktur pembangunan perekonomian mulai dari proteksi kredit hingga kebijakan lain bisa dijelaskan sebagai berikut. Untuk proteksi terhadap petani dalam melakukan usaha tani padi di Provinsi Sumsel dilakukan dengan memfasilitasi petani mendapatkan Asuransi Pertanian guna menjamin resiko yang akan dialami oleh petani dalam berusaha tani padi,” jelas Alex.
Alex menanggapi saran dan masukan dari Fraksi Partai Demokrat terkait keluhan para wali murid se-Provinsi Sumsel karena maraknya pungutan dan biaya bulanan yang diterapkan oleh sekolah-sekolah khususnya tingkat SMA dan SMK.
“Mengenai hal itu Pemprov Sumsel melalui Dinas Pendidikan telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut yakni melakukan investigasi mendalam yang dilaporkan masyarakat, selain itu telah memenuhi undangan ombudsman RI Perwakilan Sumsel terkait laporan masyarakat tentang adanya pungutan di sekolah-sekolah tertentu. Terkait saran agar peraturan Daerah Sekolah Gratis sebaiknya direvisi menjadi Sekolah Gratis kondisi tertentu, kami sependapat,” ujar Alex.
Mengenai pandangan dan saran dari Fraksi Partai Gerindra terhadap insiden mogoknya LRT, Alex Noerdin menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan PT. KAI selaku pengelola LRT dalam rangka mengantisipasi gangguan telah dibentuk posko bersama Asian Games sekama 11 Agustus sampai dengan 9 September 2018. Sehingga tidak terjadi lagi permasalahan operasional LRT. Dan pasca Asian Games diharapkan LRT dapat bermanfaat mengurangi dampak beban lalulintas jalan dan lainnya.
“Soal pembinaan atlet saat ini telah dilakukan program pembinaan jangka panjang (long term athlete development), dan saat ini bermunculan 65 % atletmuda Sumsel,” ucapnya.
Suasana paripunra DPRD Sumsel
Lebih jauh Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan, itulah di antara beberapa jawaban yang dapat disampaikannya dalam menanggapi pertanyaan, saran, dan imbauan yang telah disampaikan oleh seluruh Fraksi DPRD Provinsi Sumsel. “Mengenai hal itu kiranya dapat dibahas dengan OPD terkait yang membidanginya dalam rapat-rapat komisi,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Plt Ketua DPRD Provinsi Sumsel M. Yansuri mengatakan sangat bersyukur karena masih diberi kesehatan oleh Allah SWT sehingga semuanya masih bisa melanjutkan rapat paripurna XLVIII. “Pemandangan umum dari Fraksi-Fraksi di DPRD Prov Sumsel ini sebelumnya sudah disampaikan melalui juru bicara masing-masing partai pada tanggal 27 Agustus. Hari ini 3 September 2018 kita lanjutkan dengan mendengar jawaban Gubernur Sumsel,” pungkasnya. (advetorial)
