MataPublik.co. JAKARTA – Presiden Jokowi telah menetapkan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK), Jumat (18/5) kemarin. Namun, Indonesia Corruption Watch (ICW) mempersoalkan nama-nama yang dimasukkan dalam tim panse.
“Presiden Jokowi tidak memiliki imajinasi besar dalam agenda pemberantasan korupsi. Target untuk meningkatkan corruption perception index (CPI) Indonesia sulit diharapkan tercapai dengan materi pansel hari ini,” ungkap ICW dalam keterangan tertulis mereka yang diterima di Jakarta, Sabtu (18/5).
Dengan melihat komposisi Pansel Capim KPK yang baru saja ditetapkan Jokowi, ICW menilai ada kesan bahwa presiden lebih mempertimbangkan harmoni dan kompromi kepentingan elite. Menurut LSM itu, presiden lebih mengutamakan untuk merangkul orang-orang di lingkaran terdekatnya daripada upaya yang sungguh-sungguh untuk memberantas korupsi.“Mestinya Presiden Jokowi melakukan evaluasi menyangkut kinerja sejumlah anggota pansel terdahulu,” tulis ICW.
Lembaga itu berpendapat, pada periode kepemimpinan KPK hari ini, banyak masalah internal KPK yang kian mengkhawatirkan. Termasuk aspek rekam jejak yang dilihat dari integritas maupun sikap atau posisi mereka terhadap kelembagaan KPK.
ICW pun melihat Jokowi seperti abai menilik rekam jejak para anggota pansel yang sekarang, sehingga komposisi tim itu menimbulkan kesan politik akomodatif. Beberapa nama anggota pansel juga diketahui memiliki kedekatan dengan Mabes Polri yang memicu kecurigaan adanya kehendak untuk mempertahankan kontrol elite kepolisian atas KPK.
“Padahal KPK dibentuk untuk menjalankan fungsi trigger bagi penegak hukum lainnya. Dikhawatirkan, kepentingan ini dapat menganggu independensi KPK dalam memberantas korupsi,” ungkap ICW. (bun)
