POLITIK

Ini Jawaban Cerdas KPU dan Kuasa Hukum HDMY

Terkait gugatan Paslon Dodi-Giri pada Sidang MK di Jakarta

MataPublik.co, JAKARTA – Sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur Sumatera Selatan 2018 untuk perkara Nomor 34/PHP.GUB-XVI/2018 yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (31/07/2018) dengan agenda jawaban dari pihak termohon (KPU Sumsel) dan pihak terkait (Paslon 1 Herman Deru – Mawardi Yahya) telah selesai dilaksanakan dan akan dilanjutkan kembali pada sidang berikutnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan Aspahani menjelaskan Pilkada dilakukan serentak termasuk Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim, sehingga tidak mungkin menerbitkan dua Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Panita Pemungutan Suara (PPS) dan Panita Pemilihan Kecamatan (PPK) karena terkait pertanggungjawaban keuangan.

Sementara itu, Husni Chandra selaku kuasa hukum Termohon, menegaskan bahwa sesuai alat bukti yang diajukan sudah dijelaskan mengenai SK Pengangkatan PPS dan PPK di Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim. “Pengangkatan PPS dan PPK tersebut sebagai keseriusan kami sebagai penyelenggara,” jelas Husni.

Pernyataan Husni Chandra diperkuat Dhabi K. Gumayra selaku kuasa hukum Pihak Terkait (Paslon Nomor 1 Urut Herman Deru dan Mawardi Yahya). Menurut Dhabi, SK Pengangkatan PPS dan PPK untuk Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim sudah diterbitkan sejak PPS dan PPK dibentuk. “Oleh karena itu dalil Pemohon soal PPS dan PPK tanpa SK tidak beralasan dan tidak berdasar,” tegas Dhabi didampingi tim kuasa hukum Pihak Terkait.

Pihak Termohon juga menampik dalil Pemohon (Paslon Nomor Urut 4 Dodi Reza Alex Noerdin dan M. Giri Ramanda Kiemas) soal berbagai pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda sehingga menyebabkan penggelembungan suara.

Lihat Juga  BEGESAH PEH Ajak Masyarakat Peduli dan Partisipasi Mensukseskan Pileg dan Pilpres 2019

“Tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Sumsel yang menyatakan pelanggaran TSM tersebut merupakan pelanggaran hukum, melainkan pelanggaran administrasi dan tidak mengganggu pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sumsel,” ucap Husni Chandra.

Termohon juga mempertanyakan Pemohon mengenai rincian Tempat Pemungutan suara (TPS) yang terdapat DPT ganda. Hal ini, menurut Termohon, tidak dijelaskan secara detail oleh Pemohon. “Menurut kami, dalil Pemohon soal DPT ganda hanyalah asumsi Pemohon. Maka permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur,” ujar Husni kepada Pleno Hakim yang dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto.

Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon (Paslon Nomor Urut 4 Dodi Reza Alex Noerdin dan M. Giri Ramanda Kiemas) soal berbagai pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda sehingga menyebabkan penggelembungan suara.

Pemohon keliru mengartikan mengenai pelanggaran TSM selama Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan. Tidak benar bahwa Terkait melakukan pelanggaran TSM untuk DPT Ganda. Alasannya, karena Terkait bukanlah tokoh berpengaruh di Sumatera Selatan. Berbeda dengan Pemohon yang merupakan anak dari mantan Gubernur Sumsel. Di samping itu, Terkait menuding Pemohon melakukan kampanye terselubung saat melakukan sosialisasi Asian Games 2018 yang berlangsung di Indonesia.

Sementara Terkait permohonan gugatan pasangan calon gubernur Dodi Reza Alex Noerdin dan Giri Ramanda N Kiemas yang sudah mamasuki tahapan mendengarkan jawaban KPU Sumsel, di ruang sidang panel II, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (31/7/2018), Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan membantahnya.

Lihat Juga  Kepala Daerah Terpilih Pada Pilkada Serentak 2018 Harus Peduli Rakyat Miskin

Bantahan tersebut disampaikan Divisi Hukum KPU Sumsel, Alexander Abdullah yang menilai, permohonan gugatan pasangan calon gubernur Dodi Reza Alex Noerdin dan Giri Ramanda N Kiemas patut ditolak.

Adapun agenda sidang kali ini mendengarkan jawaban KPU Sumsel, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu dan pengesahan alat bukti.

Pertama, Alexander mengungkapkan dugaan pemohon yang menilai KPU Sumsel melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) tak terbukti. Sebab, Bawaslu Sumsel juga tak mengeluarkan rekomendasi temuan pelanggaran sebagaimana yang diduga pemohon.

“Tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Sumsel yang menyatakan termohon (KPU Sumsel) melakukan kecurangan terstruktur, masif dan sistematis,” kata Alexander saat membacakan jawaban KPU Sumsel di ruang sidang panel II, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (31/7/2018).

Alexander mengungkapkan, pelanggaran yang dilakukan di Kabupaten Muara Enim dan Kota Palembang hanya sebatas pada pelanggaran administratif yang tak mengganggu tahapan Pilkada Sumsel. “Melainkan pelanggaran administratif di Muara Enim dan Palembang, yang itu tidak mengganggu tahapan pilkada,” ujar Alexander.

Selain itu Alexader menilai gugatan yang ditujukan pemohon ke MK tak termasuk pada klasifikasi objek sengketa. Menurut Alexander, gugatan dugaan pelanggaran dalam Pilkada Sumsel harusnya ditujukan ke Bawaslu atau pengadilan tata usaha negara. Dalil dalam permohonan pemohon tidak masuk dalam objek perkara MK melainkan objek gugatan. (iyu)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close