MATAPUBLIK.co, PALEMBANG — Sejak dilantik pada 1 Oktober 2018 lalu, kepemimpinan pasangan Gubernur Herman Deru dan Wakil Gubernur Mawardi Yahya (HDMY) telah berjalan 100 hari. Sejumlah kebijakan di 100 hari kerja HDMY ini pun dinilai Forum Masyarakat Untuk Kemajuan Sumatera Selatan (FMKS) cukup berhasil.
“HDMY sudah melaksanakan sejumlah janji kampanye di 100 hari kerjanya, salah satunya yakni kebijakan pencabutan dispensasi penggunaan jalan umum bagi angkutan batubara,” ujar Ketua FMKS, Aziz Kemis pada jumpa pers yang digelar di Best Sekip Hotel, Selasa (8/1).
Aziz melanjutkan, kebijakan pencabutan dispensasi yang dilakukan pasangan HDMY merupakan bentuk ketegasan dan konsistensi pasangan HDMY dalam menunaikan janji mereka selama masa kampanye.
“Dengan adanya pelarangan ini sangat diapresiasi masyarakat karena sudah mengurangi angka kecelakaan, kerusakan jalan dan yang pasti waktu tempuh untuk menuju Lahat maupun Muara Enim menjadi lebih cepat,” terang Aziz.
Menurut Aziz, komitmen pasangan HDMY yang ingin menjadikan Sumsel lebih maju dengan pembangunan yang merata pun tergambar dalam APBD 2019. Di dalam APBD 2019 telah terjadi peningkatan dari transfer provinsi ke kabupaten/kota yang ada di Sumsel.
“Peningkatan transfer tersebut diharuskan pada program pengentasan kemiskinan dan pengurangan penganguran terutama daerah yang berdasarkan data BPS Sumsel sebagai daerah maju tapi tertekan seperti Muba serta daerah relatif tertinggal seperti OKU, Lahat, OKUS, Empat Lawang, PALI, Muratara dan Pagaralam,” ungkapnya.
Dijelaskan Aziz, komitmen nyata keberpihakan HDMY kepada petani cukup menarik dimana pasangan HDMY ingin mengaplikasikan kebijakannya saat di OKU Timur lalu. Pasangan HDMY akan melakukan kebijakan pembelian beras petani dan nantinya akan didistribusikan kepada ASN sebagai jaminan harga atas hasil panen petani.
“Ini jelas kebijakan yang sangat pro rakyat terutama petani, karena dengan adanya kebijakan ini petani tidak akan kesulitan lagi dalam penjualan hasil panen,” jelasnya Dilansir dari maklumatnews.co,(9/1).
Aziz pun berharap, pasangan HDMY dalamb mengeluarkan kebijakan terutama dalam pengelolaan sumber daya alam dalam lebih arif dan bertanggungjawab.
“Kita meminta kepada gubernur jangan hanya lebih mengutamakan eksploitasi sumber daya alam tambang namun dapat menuju pengembangan sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti pertanian dan industri pengolahan berbasis pertanian sehingga Sumsel mampu kembali menjadi
