Kepala Daerah Terpilih Pada Pilkada Serentak 2018 Harus Peduli Rakyat Miskin

BERITA UTAMA – Untuk Sumatera Selatan sendiri persoalan krusial yang harus diatasi yaitu masalah ekonomi. Selain mahalnya harga barang (sandang dan pangan), masyarakat Sumsel yang sebagian besar menjadi petani juga menjerit akibat rendahnya harga karet.

NasionalToday.com, PALEMBANG – Pilkada serentak 2018 tidak terasa sudah di depan mata, gemerlap euforia di masyarakat terkait mencari sosok pemimpin nasional maupun daerah sedang terjadi saat ini. Hanya dalam hitungan minggu pesta demokrasi tersebut akan digelar akhir Juni 2018 mendatang, setidaknya ada 171 daerah, terdiri 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada di 2018.

Untuk Provinsi Sumsel sendiri sudah dipastikan akan mendapatkan gubernur baru, setidaknya ada tujuh kabupaten/kota, diantaranya Kota Palembang. Slogan pemilih cerdas selalu menjadi jargon oleh penyelenggara, tapi pertanyaannya, apakah betul kita sudah cerdas untuk bisa memilih sosok pemimpin yang tepat sehingga masalah krusial di Sumsel bisa terselesaikan? Lalu sebenarnya apa masalah yang paling krusial di Sumsel maupun Kota Palembang ini?

Pakar Sosial dan Politik UIBA Palembang Dr. Tarech Rasyid ketika ditemui disela-sela kesibukannya mengajar menjabarkan bahwa ada beberapa hal yang mendasar yang harus segera diatasi oleh Gubernur Sumsel dan Walikota Palembang nanti.

“Untuk Sumatera Selatan sendiri persoalan krusial yang harus diatasi yaitu masalah ekonomi. Selain mahalnya harga barang (sandang dan pangan), masyarakat Sumsel yang sebagian besar menjadi petani juga menjerit akibat rendahnya harga karet dan sawit. Sehingga menyebabkan daya beli masyarakat sangat rendah, bisa dibilang pertumbuhan ekonominya stagnan, itu sangat memprihatinkan. Maka dari itu, bagi gubernur yang terpilih nanti untukpertama kali harus benar-benar bisa mendorong dan memacu sektor ekomoni ini, agar masyarakat kembali bergairah dan mendapatkan peningkatan pendapatan,”ucapnya.

Dr. Tarech Rasyid menambahkan selain ekomoni, permasalahan lainnya yang harus segera diatasi kesehatan, dan pendidikan. “Ketika perekomonian sudah baik, tentunya tingkat kesehatan masyarakat juga akan membaik. Namun, sekarang ini masih banyak sekali keluhan-keluhan dari masyarakat terkait pelayanan kesehatan. Untuk itu, sektor kesehatan juga harus menjadi perhatian karena tidak akan pernah bisa tercapai kesejahteraan kalau masyarakatnya hidup dalam kondisi yang tidah sehat.

Selanjutnya, pendidikan juga masih menjadi salah satu sektor yang harus diperbaiki dan dilakukan pembenahan. Jangan ada lagi  jual beli bangku sekolah, sehingga penerimaan bukan berdasarkan pada kemampuan dan kualitas calon siswa tetapi berdasarkan siapa bapaknya dan berapa banyak uangnya, adanya  pungutan-pungutan liar di sekolah-sekolah, kekerasan dalam lingkungan sekolah, dan persasalahan pendidikan lainnya,”terangnya.

Sedangkan untuk Kota Palembang, Dr. Tarech menilai permasalahan yang harus menjadi perhatian utama bagi walikota terpilih nanti yaitu kemiskinan masyarakat Kota Palembang masih tinggi.

“Yang pertama tingkat kemiskinan yang masih tinggi dan belum bisa diatasi, selanjutnya walikota terpilih harus mampu membangun identitas kota, visi misinya harus jelas, sehingga kota ini bisa mempunyai identitas seperti kota-kota lainnya. Kesempatan kerja juga harus ditingkatkan, jangan sampai tingkat pengangguran di kota ini semakin meningkatkan. Permasalahan banjir dan keamanan kota juga harus menjadi perhatian, selain itu pemerintah juga tentunya harus meningkatkan industri ekonomi kreatif,”tandasnya.

“Intinya baik gubernur maupun walikota yang terpilih nanti, mereka harus menunjukkan kinerja dan mewujudkan janji-janji mereka. Keseriusan mereka akan sama-sama kita nilai dari apa yang mereka laksanakan dalam seratus hari kerja. Kalau memang tidak mampu sebaiknya gubernur dan walikota terpilih mengundurkan diri,”tegasnya.

Sementara itu Direktur Eksekutif ForDeS, Drs. Bagindo Togar Butar Butar, mengungkapkan baik gubernur maupun walikota yang terpilih nanti permasalahan pelayanan publik menjadi hal pertama dan utama.

“Kita tidak mau lagi kompromi dan mendengar apapun alasannya yang menyebabkan pelayanan publik belum maksimal. Misalnya: permasalahan kesehatan, administrasi kependudukan, pendidikan, transportasi dan keamanan semua itu sudah mutlak dan final tidak bisa ditawar lagi pemerintah harus memberikan pelayanan prima. Jika semua itu tidak bisa dibereskan lebih baik tidak usah menjadi kepala daerah, mengundurkan diri saja,”jelasnya.

“Kalau semua itu sudah tidak ada masalah lagi, kita bisa melangkah lebih jauh lagi menjadi smart city. Palembang ini kan tidak hanya terkenal secara nasional tetapi juga sudah dikenal secara internasional,”imbuhnya.

Selanjutnya mantan Ketua IKA Fisip Unsri ini menambahkan gubernur dan walikota juga harus mampu meningkatkan peluang dan kesempatan pekerjaan. “Sebagai upaya untuk mengurangi angka pengangguran, tentunya pemerintah harus membuka lapangan pekerjaan. Tugas pemerintah daerah untuk menstimulasi investasi di daerah sehingga bisa membuka ruang bagi penyerapan tenaga kerja, mulai masalah regulasi harus jelas dan fasilitas lainnya, tanpa mengeksploitasi potensi-potensi daerah secara serampangan.  Jangan sampai hanya menyisakan ampas atau limbahnya saja bagi daerah. Bukan hanya sekedar memberikan upah kerja saja, namun harus memberikan manfaat yang lebih,”tegasnya.

Berawal dari keprihatinanterhadap permasalahan pendidikan yang terus berulang. Bagindo Togar menantang gubernur/walikota untuk segera mengatasinya.“Saya pribadi menantang pemerintah yang terpilih untuk segera menyelesaikan persoalan mendasar di sektor pendidikan.

Contoh kasus di Palembang, ketika ada penerimaan siswa baru (baik SD maupun SMP), dijadikan oknum untuk ladang mencari uang,baik itu orang dinas pendidikan sendiri, anggota dewan, dan LSM. Mampu tidak kita seperti di Jakarta, Surabaya, dan Semarang proses penerimaan siswa baru menggunakan sistem online. Sehingga tidak bisa dipengarungi dan diintervensi oleh kedudukan, jabatan, status sosial dalam masyarakat. Jangan sampai terjadi lagi anak-anak yang memiliki kecerdasan namun berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah, tidak bisa menerima akses pendidikan yang layak,”tutupnya.

Dosen Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Misroni, M. Hum. Menuturkan bahwa hampir seluruh sektor harus diperbaiki dan dibenahi.

“Bisa dikatakan hampir semuanya harus dilakukan pembenahan, mulai dari tingkat kemakmuran masyarakat, perluasan lapangan pekerjaan, pelayanan publik yang cepat dan tidak berorientasi pada uang, birokrasi yang kesannya dipersulit, pemerintah yang bersih dari korupsi, selain itu persoalan pengelolaan sampah, kebersihan dan banjir, pembangunan yang harus memperhatikan lingkungan dan resapan air, keamanan yang juga harus ditingkatkan, terakhir transportasi yang sudah mengarah ke perbaikan semoga mampu mengatasi

“Siapapun yang terpilih nanti, tentunya kita semua berharap dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, membawa kemajuan dan perubahan yang signifikan. Pemimpin yang amanah, yang benar-benar pro rakyat, menghasilkan keputusan atau kebijakan yang berpihak kepada masyarakat,”harapnya.

Reporter: Muhammad Dudin

Editor: Bangun Lubis