Ketua AIPI Sumsel Sindir Keras Gubernur: Krisis Solar Terjadi Bukan Karena Rakyat, Tapi Karena Pemerintah Tidak Mengelola dengan Benar!

PALEMBANG — Ketua AIPI Sumatera Selatan sekaligus Pengamat Kebijakan Politik dan Sosial, Dr (c) Ade Indra Chaniago, M.Si, mengeluarkan kritik politik yang tajam terhadap kebijakan pembatasan pengisian solar di Sumsel.
Dirinya menyebut kebijakan tersebut sebagai bukti nyata gagalnya pemerintah provinsi dalam mengelola kebutuhan dasar masyarakat.
Menurut Ade, pembatasan waktu pengisian solar melalui surat edaran Gubernur bukan hanya tidak menyelesaikan masalah, tetapi menunjukkan bahwa pemerintah kehilangan arah dalam merumuskan kebijakan energi.
“Ini bukan sekadar persoalan antrean panjang. Ini sinyal bahwa pemerintah tidak siap, tidak teliti, dan tidak memahami kebutuhan rakyatnya sendiri.
Krisis solar terjadi bukan karena rakyat, tapi karena pemerintah salah kelola,” tegas Ade dalam keterangan tertulisnya, pada Sabtu (22/11/2025).
Ia menyoroti bahwa kebijakan yang berdampak luas seperti solar tidak boleh dibuat secara tergesa-gesa, apalagi tanpa konsultasi dengan pihak yang paling terdampak.
“Kebijakan ini tidak memiliki sensitivitas sosial. Pemerintah seolah membuat aturan dari balik meja, tanpa melihat bagaimana rakyat bekerja, bagaimana sopir mencari nafkah, dan bagaimana pelaku usaha bergantung pada solar,” ujarnya.
Ade mengatakan kondisi di lapangan sudah memperlihatkan kegagalan kebijakan tersebut. Antrean panjang di SPBU, keterlambatan distribusi logistik, hingga kemacetan karena penumpukan kendaraan adalah bukti bahwa kebijakan tidak dihitung secara matang.
“Ketika rakyat harus mengantre berjam-jam hanya untuk mendapatkan solar, itu bukan kesalahan mereka. Itu kesalahan pemerintah dalam merencanakan dan mengawasi,” katanya.
Dalam kritik yang lebih politis, Ade menyebut pemerintah provinsi terkesan menghindari akar masalah dan justru melempar beban ke rakyat. “Kalau kuota tidak cukup, benahi. Kalau distribusi bocor, tindak. Kalau ada penyimpangan, awasi. Jangan malah membatasi rakyat yang justru paling membutuhkan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa kebijakan pembatasan waktu pengisian solar bukan hanya salah sasaran, tetapi juga menunjukkan lemahnya kepemimpinan dalam membaca persoalan publik.
“Pemerintah tidak boleh hanya tampil mengumumkan kebijakan. Pemerintah harus mampu memastikan kebijakan itu adil, efektif, dan berpihak pada rakyat. Kalau tidak, itu bukan kepemimpinan itu hanya formalitas kekuasaan,” ujar Ade.

Dalam nada yang lebih tegas, Ade menyampaikan bahwa Gubernur Sumsel perlu bertanggung jawab atas kebijakan yang berdampak pada kehidupan masyarakat kecil.
“Ketika kebijakan membuat rakyat semakin terjepit, pemimpin harus berani mengoreksi diri. Jangan sampai pemerintah terlihat lebih sibuk membuat aturan daripada menyelesaikan masalah,” ucapnya.
Ade mendesak Pemerintah Provinsi Sumsel untuk segera mencabut atau merevisi kebijakan tersebut, sekaligus melakukan audit tata kelola BBM subsidi di seluruh wilayah. “Sumsel membutuhkan kepemimpinan yang solutif, bukan administratif. Rakyat tidak boleh menjadi korban salah kelola pemerintah,” pungkasnya. (rel)