MataPublik.co, JAKARTA – Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno menolak hasil perhitungan suara Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kubu penantang petahana itu menilai telah terjadi banyak kecurangan yang merugikan pasangan capres-cawapres 02.
“Mencermati paparan ahli tentang kecurangan-kecurangan Pemilu 2019 serta mengacu rekomendasi sekjen partai Koalisi Adil Makmur, berdasarkan hal tersebut, kami BPN Prabowo-Sandi bersama rakyat Indonesia yang sadar akan hak demokrasinya, menyatakan menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan,” kata Ketua BPN Prabowo-Sandi, Djoko Santoso, dalam simposium bertajuk “Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019” di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5).
Dalam acara tersebut, tim teknis BPN Prabowo-Sandi menyampaikan pemaparan mengenai berbagai kecurangan yang terjadi sebelum, saat, dan sesudah pemungutan suara. Di antara temuan yang dipaparkan adalah terkait jutaan daftar pemilih tetap (DPT) fiktif, politik uang, pengerahan aparatur negara, surat suara tercoblos sebelum waktu pemilihan, hingga salah hitung di website KPU.
Djoko mengatakan, berbagai kecurangan pemilu yang ditemukan sudah dilaporkan BPN ke KPU, namun hingga kini tak pernah ditindaklanjuti. “Beberapa waktu lalu, kami sudah kirim surat ke KPU meminta audit terhadap IT KPU, meminta dan mendesak dihentikan sistem penghitungan suara di KPU yang curang, terstruktur, sistematis, dan masif,” ujar Djoko.
Sementara, calon presiden Prabowo Subianto menyatakan, saat ini ia masih menaruh harapan kepada KPU untuk bekerja secara jujur dan profesional. Akan tetapi, jika KPU tidak bekerja dengan baik dan benar, maka penyelenggara pemilu itu telah berkhianat kepada rakyat dan negara Indonesia.
“Kau anak-anak Indonesia yang ada di KPU, sekarang nasib masa depan bangsa Indonesia ada di pundakmu. Kau yang harus memutuskan, kau yang harus memilih: menegakkan kebenaran dan keadilan demi keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia, atau; meneruskan kebohongan ketidakadilan, berarti kau mengizinkan penjajahan terhadap rakyat Indonesia. Kami masih menaruh harapan kepadamu,” katanya. (aij)
