MataPublik.co, PALEMBANG – Program Adipura menjadi target bagi warga kota Palembang. Walikota Palembang, melalui Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palembang, Sulaiman Amin menyampaikan, saat ini tim penilai akan segera melakukan verifikasi terhadap penilaian pertama (P1) dan Penilaian Kedua (P2).
Pada tahapan verifikasi yang rencananya akan dijadwalkan pada tanggal 5-6 September ini, tim penilai akan kembali mengecek titik OPD, Kecamatan, Kelurahan, termasuk Sekolah, Puskesmas, kawasan pemukiman serta taman, saluran air dan sungai.
“Rapat yang kita laksanakan hari ini, untuk persiapan verifikasi terkait penilaian P1-P2 yang sudah dilakukan. Disinilah dapat kita lihat apakah ada peningkatan dalam penilaian,” ungkapnya.
Lebih lanjut disampaikan Sulaiman, melalui rapat yang dilaksanakan hari ini, OPD terkait dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) serius dalam melakukan penanganan sampah, dengan aktif melakukan kegiatan kebersihan dan melakukan koordinasi dengan pihak lain.
Seperti koordinasi dengan pengelola pasar yang ada di Kota Palembang. Pasalnya, pasar saat ini jadi sorotan penilaian yang dilakukan. Dimana, penumpukan sampah masih sering terjadi, serta tidak ada pemilahan dan pengomposan.
Jika DLHK tidak kreatif, maka Adipura serta Adipura Kencana tidak akan pernah singgah lagi ke Palembang. “Sesuai instruksi Walikota, untuk tahun 2018 Palembang harus kembali mendapat Adipura Kencana,” imbuhnya.
Sulaiman juga menghimbau, agar masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga kebersihan. Karena peran serta masyarakat menjadi kunci Pemerintah dalam menjaga kenyamanan masyarakat.
Selain itu, DLHK Kota Palembang juga dapat aktif melakukan pembinaan, bukan hanya melakukan aktifitas pengangkutan sampah. “Kembangkan lagi bank sampah, jangan terus mengeluh soal Tempat Pembuangan Sampah (TPA). Karena melalui 3R, menjadi solusi penanganan sampah di Palembang,” tandasnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi Kepala DLHK Kota Palembang, Faizal AR tidak dapat dihubungi. Beberapa kali ditelpon, mantan kepala Dinas Sosial (Dinsos) tersebut tidak diangkat. (iuy)
