
PALEMBANG – Dalam orasi Pemuda tergabung dalam Nasional Corruption Watch (NCW) di depan Kantor Polda Sumsel, Kamis (12/7/19), meminta Polda Sumsel mengusut tuntas pinjaman daerah sebesar Rp 288 miliar dan memanggil pejabat dan anggota DPRD Banyuasin yang melakukan pertemuan di hotel mewah di Palembang.
Rubi Indiarta Koordinator aksi, di dampingi Eno Kurniawan, menyampaikan, pertemuan pejabat di hotel dengan jumlah beberapa komisi diduga membahas soal anggaran, adalah bentuk pelanggaran Undang – undang.
“ Padahal Pemerintah Banyuasin sendiri sudah menyediakan gedung rapat di DPRD Banyuasin, bahkan puluhan anggota Dewan dan Sekda Banyuasin dan dua pejabat Dinas Pendidikan hadir dalam rapat di hotel mewah tersebut. Maka kami mendorong pihak Tipikor Polda Sumsel, mengusut persoalan ini hingga ke akar akarnya, ” tegas dia.
Sementara Kapolda Sumsel, Irjen Pol Drs Firli Msi, melalui Kabid Humas, Kombes Pol Drs Supriadi MM, melalui Kaur ops monitor bidang humas polda Kompol Suparlan, mengatakan apa yang disampaikan kawan – kawan tentu akan disampaikan dengan pimpinan.
“ Apa yang disampaikan rekan – rekan akan kami tindak lanjuti, mana kalah nanti di dalam penyelidikan ditemukan bukti yang cukup, maka akan diproses sesuai prosedur hingga ke tahap selanjutnya. Maka kami sampaikan kepada rekan – rekan tidak perlu ragu,” kata Kabid Humas, melalui, Kaur ops monitor bidang humas Polda Kompol Suparlan.
Dikonfirmasi terpisah Sekda Banyuasin Drs M Yusuf MM, ketika ditemui, mengatakan dirinya hanya diundang saja, untuk membahas soal Bapemperda.
“ Aku baru jugo sampe di hotel malam ini la, dan saya disini hanya diundang. Tuan rumahnya kan DPR, jadi silahkan konfirmasi saja dengan anggota DPRD atau Ketua DPRD Banyuasin,” jelas dia singkat (*)