MataPublik.co, PALEMBANG – Pascadilakukan ujicoba dan sosialisasi larangan parkir di sepanjang Jalan Merdeka, Palembang, Dinas Perhubungan Kota Palembang sepakat bersama OPD lainnya untuk menerapkannya. Jika masih ditemukan ada yang parkir sembarang, maka siap-siap kendaraan diangkut.
Hal ini diungkapkan Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang, Agus usai rapat evaluasi penerapan parkir di ruang rapat II, Jumat (2/8/2019). “Jadi kita sudah sepakat semuanya, dan Sekda juga memerintah tak boleh parkir disepanjang Jalan Merdeka dan badan jalan,” jelasnya.
Dilanjutkannya, khusus sejak 1 hingga 15 Agustus mendatang, beberapa OPD seperti BKD, Bappeda dan Dinas Kependudukan yant ada di jalan merdeka ini hanya boleh parkir kepala Dinas dan Seketaris Dinas saja. Kata dia, larangan parkir ini sudah berlalu sejak 1 Agustus dan emmang diakuinya masih ada saja yang melanggar. “Sekarang kita akan tindak tegas, jika melarang akan langsung kita derek,” ujarnya.
Diakui Agus, memang ketersedian lahan parkir ini tak sesuai dengan jumlah kendaraan yang ada. Namun pihaknya tetap melakukan larangan ini dan menyiapkan parkir di samping kantor Wali Kota yakni di Jalan Sekanak dan Rumah Bari. “Ini juga akan kita lakukan penataan, jika kurang parkir di BKB,” beber dia.
Pihaknya juga menyiapkan dua shuttle bus yang akan membantu masyarakat, ASN dan honorer untuk menuju tempat bekerja. “Dua shuttle bus ini keliling dari samping kantor walikota, jalan merdeka, kantor pos, monpera dan balik lagi,” katanya.
Dijelaskan dia, pihaknya menurunkan sekitar 30 personel, untuk melakukan pengaturan agar larangan parkir ini dapat berjalan lancar. “Kami berharap ini dapat berjalan sehingga tak ada lagi kemacetan di jalan merdeka,” harapnya. (imn)
