PALEMBANG – Pemerintah Kota Palembang akan mengupayakan tenaga non PNSD, ketua RT/RW, serta marbot, ustadz dan ustadzah tercover dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan data, ada 4.300 Non PNSD, 5.000 RT/RW dan 400 marbot/ustaz/ustadzah di Palembang.
“Nanti kita data siapa yang belum dan sudah ikut BPJS Ketenagakerjaan ini. Semestinya program ini sudah jalan, tapi Karena Covid-19, anggarannya dialihkan dulu Untuk penanganan pandemi,” ujar Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda, usai menerima audiensi BPJS Ketenagakerjaan Palembang, di ruang kerjanya, Senin (6/7/2020).
Ia menyebutkan, Pemkot Palembang juga akan mengatur besaran bantuan uang iuran ini dalam peraturan wali kota, supaya memiliki payung hukum. “Dengan Iuran Rp16. 800 tapi manfaat sebesar itu kita harapkan semua nanti tercover,” ujarnya.
Wawako juga terus mendorong agar semua pekerja baik formal maupun non formal dapat memiliki BPJS Ketenagakerjaan . Dalam pertemuan itu, juga dibahas soal bantuan CSR dari Bank BNI Palembang berupa bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi warga/pekerja di Palembang.
“Alhamdulillah, BNI bersedia untuk menyalurkan CSR dengan menjamin keselamatan para pekerja. Kita harapkan penerima yang dituju tepat sasaran. Rencananya akan diberikan untuk 1.500 pekerja sektor transportasi yang terdampak Covid-19. Bagi penerima nanti akan dapat manfaat seperti jaminan kecelakaan kerja, kematian dan lainnya,”,” kata Fitrianti. (nim)
