MataPublik.co, PALEMBANG – Selama ini 17 Kabupaten dan Kota tersendat pembangunannya karena Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) tak membayar hutang Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor.
Sesuai dengan target sebelumnya, pasangan H. Herman Deru dan H. Mawardi Yahya (HDMY) berkomitmen akan meyelesaikan semua hutang/kurang salur pajak kendaraan ke Kabupaten/kota pada Tahun 2019.
Akhirnya, setahun kepemimpinan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Ir H. Mawardi Yahya (HDMY), Pemprov. Sumsel berhasil tuntaskan hutang dana bagi hasil pajak kendaraan senilai Rp1,2 triliun kepada 17 kabupaten/kota telah yang telah tertunda sejak 2017 dan 2018.
Dengan rincian hutang 2017 sebesar Rp746.721.775.374,39 dan hutang di 2018 sebesar Rp381.846.377.450,71 yang semuanya telah lunas dengan total Rp1.146.568.152.825,10.
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menegaskan, pada alokasi APBD Provinsi Sumsel 2019, HDMY fokus dalam merealisasikan program kerja yang didasari visi misi dalam mewujudkan ‘Sumsel Maju untuk Semua’.
“Dari segi penganggaran kita dituntut efisiensi, utamanya untuk menyelesaikan utang pada kabupaten/kota. Tahun ini kita sudah membayar utang/kurang salur pajak kendaraan provinsi ke kabupaten/kota dengan total Rp1,2 triliun,” kata Gubernur Sumsel Herman Deru, Senin (7/10/2019).
Masih menurut Gubernur Herman Deru, selain membayar utang bagi hasil pajak kendaraan ke daerah, pihaknya juga telah berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan sarana infrastruktur jalan dan jembatan yang sebelumnya sempat tidak mendapatkan perhatian.
Lanjut Herman Deru. melalui program pembangunan, perbaikan, dan peningkatan kualitas jalan provinsi setidaknya 73 ruas jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi dengan sepanjang 1.513,653 kilometer
Berikut 499 jembatan yang tersebar di 17 kabupaten/kota yang penganggarannya telah dialokasikan melalui belanja modal pada APBD 2019 sebesar Rp 1,82 triliun, di mana sebagian besar difokuskan untuk pembangunan infrastruktur jalan.
“Per September 2019, kondisi ruas jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi sudah diperbaiki mendekati 72,71 persen tersebar di 17 kabupaten/kota di Sumsel dan kita target pada 2020 nanti semuanya rampung,” tambahnya.
Dikatakannya, Pemprov Sumsel juga berupaya mengembalikan Sumsel sebagai lumbung pangan dimulai dengan pembangunan dan perbaikan sarana infrastruktur irigasi teknis dan irigasi rawa. Upaya ini juga ditopang dengan adanya program perluasan lahan pertanian melalui program Selamatkan Rawa Kesejahterakan Petani (SERASI) 200 ribu hektar 2019 dari Kementerian Pertanian RI.
“Kita tahu Sumsel sebelumnya telah menjadi lumbung pangan nasional. Nah kita saat ini tengah fokus untuk itu. Dengan dukungan semua pijak kita yakin Sumsel Lumbung Pangan Nasional di 2021 akan terwujud,” pungkasnya.(des)
