MataPublik.co, JAKARTA – Perbankan optimis dapat menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun ini di atas plafon yang ditarget pemerintah. Target penyaluran KUR tahun ini naik 16,67 persen dibanding tahun lalu sebesar Rp120 triliun.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI misalnya, berencana untuk menaikkan target penyaluran KUR sebanyak 18,52 persen dari Rp13,5 triliun menjadi Rp16 triliun di tahun ini. Namun, melihat realisasi KUR BNI tahun lalu sebesar Rp16 triliun, maka sebetulnya tidak ada perubahan target.
“Ini meningkat karena volume KUR-nya bertambah, jadi tahun ini kira-kira (penyaluran) di kisaran Rp16 triliun,” jelas Sekretaris Perusahaan BNI Ryan Kiryanto, Senin (21/1).
Selain meningkatkan target penyaluran KUR,BNI juga rencananya akan meningkatkan penyaluran KUR untuk sektor produktif. Perusahaan akan meningkatkan porsi KUR bagi sektor produktif sebesar 60 persen dari posisi tahun lalu 54 persen.
Ryan mengatakan, target ini bukanlah target khusus yang dipasang perseroan, melainkan mandatori yang diberikan pemerintah melalui Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
Untuk menuju ke arah tersebut, BNI menurut dia, juga siap untuk masuk ke KUR pertanian yang rencananya akan diluncurkan pemerintah dalam satu hingga dua bulan mendatang. Hanya saja, ia tak menyebut target penyaluran KUR khusus peternakan sepanjang tahun ini.
“Memang keinginan pemerintah adalah mendorong KUR bagi sektor produktif. Peternakan ini kan memang harus produktif sejak on farm hingga off farm dan meng-generate ekonomi,” tuturnya.
Di sisi lain, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk seolah-olah tak mau kalah. Direktur Ritel Banking Bank Mandiri Donsuwan Simatupang mengatakan perusahaannya berharap bisa menyalurkan KUR bersubsidi sebesar Rp25 triliun tahun ini atau tancap gas 42,85 persen dari realisasi tahun lalu Rp17,5 triliun.
Serupa dengan BNI, Bank Mandiri melakukan strategi untuk masuk ke KUR sektor produktif dengan berkontribusi lewat KUR khusus yang dialokasikan pemerintah. Menurut Permenko Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017, KUR khusus ini terdiri dari sektor peternakan, perkebunan, dan perikanan. “Karena kalau kami bicara kredit mikro, memang yang paling produktif adalah tiga sektor itu,” ujar dia.
Selain itu, rencana ini dilakukan karena mengikuti kewajiban pemerintah, di mana 60 persen KUR harus lari ke sektor produktif. Sepanjang tahun lalu, ia mengaku baru 56 persen KUR yang mengalir ke sektor produktif dengan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) di bawah 1 persen. “Pokoknya semua jenis usaha di sektor mikro ya akan kami biayai,” jelas Donsuwan.
Sepanjang tahun lalu, pemerintah telah menyalurkan KUR bersubsidi dengan nilai Rp120 triliun atau 97,2 persen dari targetnya Rp123,8 triliun. Sementara NPL yang ditorehkan sepanjang 2018 tercatat 0,24 persen. (iuy)
