Rapat Paripurna Tanggapan Bupati Askolani Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Banyuasin APBD Tahun Anggaran 2020
BANYUASIN – Setelah delapan fraksi di DPRD Banyuasin menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda pelaksanaan APBD Banyuasin tahun anggaran 2020, kemarin. Kini giliran tanggapan Bupati Banyuasin H Askolani yang disampaikan oleh Wakil Bupati H Slamet pada paripurna DPRD, Selasa (15/6/2021).
H Slamet mengucapkan terima kasih kepada fraksi-fraksi atas komitmennya dalam mencermati laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Banyuasin.
“Semoga masukan dari fraksi-fraksi Dewan kami jadikan bahan penyempurnaan dalam rangka pengelolaan pelaksanaan APBD ditahun-tahun mendatang,”katanya.
Menanggapi pertanyaan M Nasir Fraksi P-Golkar terkait penyertaan modal PDAM dan BSB dari penempatan modal tersebut, Pemkab memperoleh deviden yang terus meningkat seiring dengan peningkatan laba dan besarnya penyertaan modal.
Kemudian, pertanyaan F-PDIP oleh Arpani dan F-Gerindra Darwani terkait PAD sebesar 97,20 % yang tidak tercapai target menurun 36,32%, hal ini menurut Wabup disebabkan dampak Covid-19 akibatkan perlambatan perekonomian daerah.
“Kami sependapat dengan F-PDIP untuk meningkatkan PAD pada komponen pajak sarang burung walet dan pajak parkir,”katanya.
Ia menanggi pertanyaan F-PKB yang disampaikan Novizar Teguh bahwa penurunan pendapatan sebesar Rp255,776,418,793,88 disebabkan penurunan dana transfer pusat berupa DAU, DBH, DAK dan Dana Desa
“Sedangkan PAD presentasi lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya, namun secara nominal mengalami peningkatan,”katanya.
Selanjutnya, melalui Jubir Tismon Sugiarto terkait belanja tak terduga yang menjadi prioritas belanja disesuaikan dalam RPJMD dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan daerah.
“Terkait keluhan masyarakat akan air bersih kami menyadari pelayanan masih belum optimal dan akan menjadi perhatian kami kedepan Dirut PDAM Tirta Betuah untuk meningkatkan mutu pelayanan,”jelasnya.
Masalah defisit anggaran sebesar Rp326,698,197,546,88, Wabup jelaskan bahwa defisit tersebut terjadi untuk membiayai Program Infrastruktur Bagus berupa 7 jalan poros yang dibiayai dari pinjaman daerah dan mengoptimalkan Silpa tahun sebelumnya.
“Kami sependapat dengan Fraksi PKS bahwa BUMD di Banyuasin harus dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD,”jelasnya.
Masih dikatakan Wabup, menanggapi Fraksi Hanura-Demokrat yang disampaikan Nopriadi. Juga menanggapi pertanyaan Fraksi PNKI yang disampaikan Syamsudin.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Banyuasin Sukardi dihadiri Irian Setiawan, Noor Ismatudin, diikuti anggota DPRD Banyuasin, Dan dihadiri Wabup H Slamet, Sekda HM Senen Har, Sekwan H Adam Ibrahim, FKPD dan Para Kepala OPD Lingkup Pemkab Banyuasin. (ADV)
