MataPublik.co, PALEMBANG– Bertempat di Warung Makan Pak Umar, Jalan Demang Lebar Daun, Kompleks di samping Hotel Amaris Palembang, Forum Group Diskusi (FGD) dengan tema “Gerakan Selamatkan Indonesia “.
Aktivis reformasi Ratna Sarumpaet dan profesor Filsafat Rocky Gerung,hanya diberikan waktu selama 3 jam untuk menginjakan kakinya di Bumi Sriwijaya oleh pihak kepolisian setempat.
“ Saya hanya di kasih waktu selama 3 jam di sini oleh pihak keamanan. Padahal saya mesti ke Lubuk Linggau. Namun tadi sempat di kasih tahu untuk segera pulang ke Jakarta. Ini negara parahnya minta ampun, rezim sekarang ini lebih buruk dari rezim-rezim sebelumnya. Bahkan di masa orde baru (Orba) pun saya tidak pernah mengalami seperti ini. Terkadang saya mikir, kejahatan kriminal apa yang pernah saya lakukan, sehingga di perlakukan seperti ini,” Ratna menyesalkan.
Forum diskusi ini sambung Ratna, sebenarnya tidak ada urusannya dengan pergerakan yang membahayakan. Ini hanya diskusi antara anak-anak bangsa yang mempunyai pemikiran untuk membangun Indonesia agar jauh lebih baik.
Kepada awak media, Ratna menyatakan kebingungannya , kenapa selama ini dirinya dan Rocky ditolak untuk datang kebeberapa daerah untuk menjadi narasumber, padahal hak bersuara itu dilindungi oleh undang- undang.
“Kalian lihat sendiri kan tadi, betapa banyaknya aparat yang berjaga di pintu masuk bandara, terus ada upaya untuk meminta kami segera pulang ke Jakarta. Padahal saya datang untuk diskusi dan bersuara, mengeluarkan pemikiran dan mencerdaskan bangsa. Saya ingin meningkatkan pengetahuan perempuan akan hak- haknya, kalau dianggap kriminal itu salah. Dan Pak Tito (Kapolri) pasti tahu dia kan polisi, ngerti gak demokrasi,” ungkap Ratna.
Menyikapi hal itu, Rocky Gerung merasa, saat ini sebagai seorang akademisi ia berkewajiban untuk menyampaikan hak bersuara. Lagi pun, ia menyesalkan tindakan kepolisian yang di nilai terlalu dini
Untuk menganggap FGD seperti ini berbahaya.
“Saya menilai penolakan atas kedatangan kami ini sebagai pelanggaran konstitusional, dan melawan undang- undang. Ini adalah hak kami untuk bersuara dan mereka berani menghalangi konstitusional.Mungkin mereka bodoh karena menghalangi kami, saya rasa kurang makan pempek itu orang,” sindirnya.
Untuk di ketahui sebelumnya, dua aktifis tersebut akan melaksanakan FGD ini di Hotel The Zuri, namun sehari sebelumnya yakni, Jumat (31/8) pihak hotel membatalkan secara sepihak, sehingga panitia penyelanggara GSI memilih alternative untuk mengubah lokasi FGD ke plant B yang juga dibatalkan yakni Batiqa Hotel, terakhir untuk di rumah limas plant C, juga dilarang. Sehingga akhirnya tetap terlaksana di warung Pak Umar. (JEMMY SAPUTERA)
