BANYUASIN – Usai Inspektorat, Kejari hingga DPRD Kabupaten Banyuasin di demo puluhan pemuda tergabung dalam Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKN) dan Forum Rakyat Banyuasin (FBR), pada, Senin (2/9/19) sekitar pukul 14.00 WIB.
Puluhan aktivis muda Kabupaten Banyuasin melakukan long march dari Kantor Inspektorat, Kejari hingga berakhir orasi di gedung Wakil rakyat.
Dimas, selaku Koordinator aksi, menyampaikan dalam orasinya, banyak persoalan yang harus disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
“ Pertama adanya indikasi mark up pembangunan jalan di simpang Lubuk lancang, tahun anggaran 2018 lalu. Kemudian meminta kepada Bupati Banyuasin mengevaluasi Inspektorat, karena dinilai lamban dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Kemudian juga persoalan anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin,” tegas dia ketika orasi.
Misalkan, Besarnya anggaran pengadaan Cetak majala DPR dan anggaran retribusi majala tersebut. Kemudian adanya dugaan pengkondisian sejumlah proyek PL dan proyek lelang.
“ Maka kami meminta Kepada Bupati Banyuasin untuk mengevaluasi oknum di Sekretariat DPRD Banyuasin, diduga melakukan pengkondisian sejumlah proyek baik PL atau proyek Tender,” ucap dia.
Sementara itu, Indosapri selaku koordinator lapangan menyebutkan, akan melaporkan anggaran pengadaan mejala dewan ke pihak Kejaksaan Negeri Banyuasin.
“ Kami akan sampaikan laporan tertulis ke Kejari Banyuasin atas dugaan kegiatan Majala Suara DPRD yang menelan anggaran ratusan juta setiap tahunnya,” tandas dia.
Wakil ketua DPRD Banyuasin Sukardi SP, menyampaikan, akan menampung aspirasi kawan – kawan dan akan segera disampaikan kepada Pimpinan DPRD dan Bupati Banyuasin.
“ Aspirasi dari adik – adik, akan kami tampung, dan segera kami sampaikan ke Bupati Banyuasin, sehingga persoalan ini dapat diselesaikan,” kata Politisi PDI – Perjuangan ini. (*)