BANYUASIN – Pemerintah Kabupaten Banyuasin akhirnya angkat bicara, personal tambang ilegal (Galian tanah) kembalinya beroperasi sejak beberapa terakhir di Kelurahan Air Batu, Kecamatan Talang Kelapa. Meski sebelumnya Pemerintah sudah melayangkan surat resmi menutup aktivitas tambang tersebut.
Bupati Banyuasin H Askolani SH MH, melalui Kasat Pol PP dan Damkar Kabupaten Banyuasin, Drs H Indra Hadi Msi, pihaknya sebelumnya sudah resmi menutup aktivitas tambang di Kelurahan Air Batu, karena tidak mengantongi izin.
“ Ya, kami berterima kasih kepada warga yang peduli dengan lingkungan sekitar mereka. Dengan adanya laporan masih beroperasinya galian tanah di Kelurahan Air Batu, artinya warga dapat membantu Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk menegakan Peraturan Daerah,” kata Indra Hadi dengan tegas.
Lebih lanjut, Mantan Kepala Badan, BPBD dan Kesbangpol ini, mengatakan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan tim terpadu guna menindaklanjuti keluhan warga tersebut.
“ Insyaallah dalam waktu dekat tim akan turun melakukan penegakan Perda sebagaimana menjadi cita – cita Bupati Banyuasin Bangkit, Adil dan Sejahtera. Tidak pandang bulu, jika ada pelanggaran maka kita akan tutup dan melakukan penyegelan,” ujar dia.
Informasi dihimpun, Alat berat berupa excavator didatangkan ke lokasi berada di RT 10 Kelurahan Air Batu, sejak kemarin menggunakan mobil angkutan besar. Bahkan beberapa mobil dum truk sudah melakukan antrian sejak pagi.
Aktivitas galian itu sudah sejak kemarin. Bahkan pagi ini, kata Kuswan warga setempat, beberapa kendaraan truk keluar masuk mengangkut tanah keluar Kelurahan Air batu.
“ Pagi tadi saya melihat dengan mata kepala sendiri, ada alat berat berupa excavator dan mobil truk angkutan tanah. Kami heran mas, padahal Bapak Bupati Banyuasin Askolani SH MH, baru melayangkan surat secara resmi menutup seluruh kegiatan pertambangan di Kelurahan Air batu. Dan hari ini masih beroperasi seakan tidak mendengarkan surat Bupati tersebut,” ujar dia lantang, Kamis (2/1/20).
Lebih lanjut, dia mengatakan. Akan mengancam memblokade jalan jika aktivitas pertambangan itu masih beroperasi.
“ Musim hujan seperti ini, jalan berlumpur akibat galian tanah tersebut. Bahkan kerusakan lingkungan yang berdampak kepada warga. Maka kami minta pak Bupati untuk memberikan sanksi kepada pengelola tambang. Jika tidak kami akan melakukan unjuk rasa,” tegas dia. (*)
