MataPublik.co, PALEMBANG – Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sumatera Selatan (Sumsel) baik untuk tingkat SMA dan SMK masih kurang. Setidaknya untuk guru PNS di Sumsel kekurangan sekitar 2.300 lebih. Selain itu, kekurangan guru PNS di Sumsel, itu juga belum ditambah dengan yang pensiun di bulan Oktober nanti. “Belum ditambah yang pensiun Oktober ini. Itu pasti akan nambah lagi,” ungkapnya.
“Untuk SMA, SMK, itu PNS nya kita kurang 2.300 lebih,” kata Kepala Disdik Provinsi Sumsel, Widodo usai acara Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) tahun 2018 tingkat SM Provinsi Sumsel hari ini (24/7) di Lubuklinggau.
Menurutnya, kekurangan guru PNS tersebut paling banyak terdapat didaerah-daerah yang lokasinya di pelosok. Sedangkan untuk daerah perkotaan, seperti di Lubuklinggau, kekurangannya tidak terlalu mencolok. “Tapi didaerah pelosok itu kurang. Hampir semua daerah pelosok itu kurang guru,” ujarnya.
Provinsi Sumsel mengalami kekurangan guru sejak beberapa tahun belakangan ini. Puncaknya pada tahun ini. Krisis guru bertambah dari 1.700 orang menjadi 2.300 orang.
Pengurangan itu dari total sekitar 13 ribu guru SMA dan SMK yang ada di Sumsel saat ini. Kondisi itu diungkap Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Drs Widodo MPd. Penyebabnya, moratorium pegawai negeri sipil (PNS). “Penambahan kekurangan guru mencapai 1.000-an orang akibat banyaknya yang pensiun di tahun ini,” kata dia.
Khususnya pada rentang Februari dan November. Banyak guru yang lahir pada bulan tersebut memasuki usia 60 tahun. Belum lagi yang meninggal dunia. Selain guru, pegawai di lingkungan Disdik Sumsel juga banyak yang memasuki usia pensiun. “Hampir seperlimanya,” ucap Widodo. Kondisi ini menimbulkan kebingungan lantaran para pegawai yang pensiun punya tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta jabatan masing-masing di Disdik Sumsel.
Kalau mau mengambil pegawai dari sekolah juga tidak memungkinkan karena sekolah juga kekurangan guru. Krisis guru ini tersebar di wilayah OKU, OKI, Muara Enim dan Banyuasin. Bahkan ada sekolah yang tidak memiliki guru PNS. Ada juga yang hanya kepala sekolahnya saja yang PNS. “Memanfaatkan guru-guru honorer salah satu solusinya,” kata Widodo. (ans)
