MataPublik.co. PALEMBANG – Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Mawardi Yahya memimpin langsung rapat pembahasan program/kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan Provinsi Sumsel tahun anggaran 2020 bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel berlangsung di Ruang Rapat Bina Praja Pemprov. Sumsel, (8/8/2019).
Dalam kesempatan ini Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya mengatakan, pada pembahasan anggaran tahun 2019 lalu tidak dapat dipungkiri pembahasan terkait penanggulangan kemiskinan belum terlalu tajam.
Sehingga di tahun anggaran 2020, Mawardi Yahya mengharapakan pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat benar-benar memberikan perubahan yang nyata terhadap kesejahteraan masyarakat Sumsel. “Bahwa program ini pada 2020 masuk diteknisnya harus memiliki output yang luar biasa berupa perubahan yang nyata yaitu kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan,” ungkapnya.
Lanjut Mawardi Yahya, terkait pembangunan infrastruktur Pemerintah Provinsi Sumsel telah mulai melakukan pembenahan tujuannya untuk pemerataan pembangunan dan arus ekonomi masyarakat sampai ke pelosok desa.
“Harapan saya disetiap OPD tentunya ada kementerian, sehingga kalau dimungkinkan untuk memanfaaatkan juga program-program yang ada di kementerian. Seperti contoh pertanian, transmigrasi, ketenagakerjaan, peternakan, perikanan dan lainnya,” harap wagub.
Kepala Bappeda Provinsi Sumsel, Ekowati Retnaningsih dalam rapat tersebut memaparkan tentang data-data yang terkait dan dibutuhkan OPD dalam penajaman program/kegiatan dalam rangka penaggulangan kemiskinan di Sumsel.
“Hadir disini 18 OPD yang telah mengusulkan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan untuk di tahun 2020. Melalui data yang kami olah dari data penduduk miskin di Sumsel dapat menjadi acuan pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di OPD,” terangnya.
Lanjut Ekowati Retnaningsih memaparkan, angka pengangguran Provinsi Sumsel jauh dibawa nasional yakni 3,99% per Ferbruari 2019. Namun, sebaliknya angka kemiskinan Sumsel diatas nasional yakni 12,71% per Maret 2019.
Menurutnya, dimensi kemiskinan di Sumsel secara nasional ada 4 bagian yang mempengaruhi kemiskinan yakni, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan infrastruktur dasar (Rumah layak huni).
“Permasalahan utama di Sumsel yakni infrastruktur dasar karena banyak rumah yang tidak layak huni dan terkait ketenagakerjaan dimana angka pengangguran masih cukup tinggi khususnya di Kota Palembang, disusul Kabupaten Banyuasin, Ogan Komering Ilir dan lainnya,” kata Ekowati.
Berikut informasi program/kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan Provinsi Sumsel tahun anggaran 2020 yang telah diusulkan oleh 18 OPD yakni sebanyak 81 program/kegiatan (Belanja langsung maupun belanja tidak langsung) dengan jumlah anggaran mencapai Rp. 120 Milyar lebih. (imn)
