MataPublik.co, TANAH BUMBU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel), siap menyambut pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang direncanakan oleh Presiden Joko Widodo dan akan mendukung penuh mengenai hal-hal yang diperlukan nantinya. Secara geografis dan geopolitik, Tanah Bumbu dianggap sangat strategis.
“Hal tersebut juga didukung dengan kontur tanah dan lahan yang sangat memungkinkan untuk area pemerintah dan perkantoran, dibandingkan dengan daerah daerah lain yang ada di Pulau Kalimantan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tanah Bumbu Rooswandi Salem di Batulicin, Rabu (1/5).
Berkenaan dengan rencana tersebut, Pemkab Tanah Bumbu menyambut baik dan berharap dapat terealisasi mengingat banyak dampak positif bagi pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Kabupaten Tanah Bumbu dinilai strategis sebagai daerah pilihan untuk pemindahan Ibu Kota Negara karena memiliki pelabuhan yang bisa dijadikan standar internasional seperti pelabuhan yang ada di pulau jawa.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga memiliki lahan sekitar 560 hektare di Tanah Bumbu yang menjadi kawasan pengembangan ekonomi terpadu. Pemerintah daerah melalui instansi terkait terus melakukan koordinasi dengan pihak lain terus berusaha menjelaskan adanya potensi yang sangat besar di Tanah Bumbu untuk dijadikan tempat pemindahan ibukota negara.
Anggota DPRD Tanah Bumbu Komisi III Bagian Infrastruktur dan Pembangunan M. Syarifuddin mengatakn, pihaknya akan terus mendorong pemerintah derah untuk melakukan koordinasi kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas) dalam menindak lanjuti hal tersebut.
“Sementara ini pihak pemerintah daerah dan legislatif sifatnya hanya menunggu arahan dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, kami akan terus melakukan koordinasi kepada Bapennas untuk mencari kesimpulan apakah Tanah Bumbu atau daerah lain yang akan di jadikan tempat pemindahan Ibu Kota Negara,” ujarnya.
Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), juga masuk menjadi kandidat kuat dengan dukungan berbagai faktor. “Menjadi kandidat sebagai Ibu Kota Negara Indonesia itu harus memenuhi sejumlah persyaratan,” kata Sekda PPU Tohar kemarin.
Menurutnya, sejak 2018 tim dari Bappenas sudah delapan kali melakukan survei di wilayah PPU untuk menentukan lokasi calon Ibu Kota Negara Indonesia. Kabupaten PPU memiliki keunggulan pada luas lahan yang mencapai 3.333,06 kilometer persegi, lebih luas dibanding Jakarta yang hanya memiliki luas 661,5 kilometer persegi.
Dari kualitas lahan, kata Tohar, selain ribuan hektare lahan hak guna usaha (HGU) dan kawasan budidaya hutan (KBK), struktur tanah di wilayah PPU juga lebih padat. “Lahan HGU dan KBK milik pemerintah sangat luas. Jadi, tidak perlu ada pembebasan lahan kalau pemerintah ingin menggunakan lahan itu untuk lokasi pembangunan. Struktur tanah di wilayah Penajam Paser Utara lebih padat dibandingkan dua daerah yang juga menjadi kandidat menjadi ibu kota negara,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengemukakan ada tiga daerah kandidat yang akan dipilih sebagai calon Ibu Kota Negara RI, pengganti kota Jakarta. Ketiga kandidat itu, bisa di Sumatra, Sulawesi, atau di Kalimantan. “Bisa di Sumatra, tapi kok nanti yang timur jauh. Di Sulawesi, agak tengah tapi juga yang di barat kurang,” katanya. (iuy)
