BANYUASIN – Ditengah Pemerintah Kabupaten Banyuasin menekankan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menghemat anggaran dalam penanganan virus Corona (Covid-19), namun instruksi tersebut tidak berlaku bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang.
Sepriadi Pratama, Ketua Resimen Masyarakat Miskin Banyuasin, menjelaskan, instruksi dari orang nomor satu di Banyuasin, tidak diindahkan oleh OPD Bappeda dan Litbang, karena satu satunyo OPD yang masih membeli Mobil Dinas (Mobnas) di tengah Pemerintah Kabupaten Banyuasin harus hemat anggaran untuk menangani Covid-19.
“ Ya, Kepala Dinas menggunakan Mobnas double cabin warna merah, plat Nomor Polisi (Nopol) masih profit. Beda dengan Kepala OPD lainya,” kata pria akrab disapa Adi Resimen ini.
Seharusnya, Tegas Adi, Ditengah Indonesia dilanda Covid-19 OPD dapat meminimalisir anggaran untuk pembelian kendaraan. Apalagi kendaraan lama masih layak digunakan. Hal ini kontradiktif dengan pernyataan Bupati Banyuasin untuk OPD hemat anggaran.
“ Bukan hanya Mobil Dinas, bahkan anggaran Pembangunan di OPD lain dipangkas untuk digunakan penanggulangan Covid, sedangkan OPD Bappeda dan Litbang, masih membeli Mobnas baru. Padahal Mobnas yang lama masih layak digunakan,” ucap dia.
Terkait hal tersebut, Kepala Bappeda dan Litbang Banyuasin, Erwin Ibrahim, melalui Sekretaris Badan, Novran, ketika dimintai keterangan, membantah jika ada pembelian mobnas baru.
“ Dak katek dindo, kami tidak menganggarkan, apa lagi untuk membeli mobnas baru. OPD kami sudah melakukan hemat anggaran dan memangkas beberapa kegiatan untuk digunakan penanganan Covid,” kata dia, Jumat (17/4/4).
Lebih lanjut dia mengatakan, Aturan untuk tahun akan datang, Pemerintah Banyuasin akan melakukan sewa pakai kendaraan dinas. Sehingga dari itu kami tidak menganggarkan pembelian mobnas.
“ Tahun depan untuk kebutuhan Mobnas dilakukan sistem sewa kepada pihak ketiga. Maka dari itu kami tidak menganggarkan pembelian Mobnas itu,” Kilah dia saat di hubungi. (*)
