Tito Dinilai Tak Tepat Posisi Mendagri, Kapuspen Meriang

MataPublik.co, Jakarta – Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) terkait respons publik terhadap susunan Kabinet Indonesia Maju mendapat reaksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Survei yang menyebutkan Tito Karnavian tidak pas menjadi Mendagri langsung disanggah.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar menilai isi survei IPO tak mewakili keseluruhan masyarakat. Dia juga menuding survei itu dangkal karena bukan representasi dari masyarakat Indonesia.
“Kita hargai survei, survei itu isinya persepsi yang diukur adalah orang-orang tertentu saja, bisa jadi yang ditanya adalah orang yang tak memahami ketatanegaraan atau yang tak memahami manajemen pemerintahan,” kata Bahtiar di Jakarta, Ahad (24/11).
Sebelumnya, peneliti IPO Dedi Kurnia Syah menilai menteri yang paling tidak tepat berada di pos kementeriannya yaitu Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan lalu disusul Mendagri Tito Karnavian.
Sebanyak 15,2% responden menjawab Luhut sebagai menteri yang tak tepat di posisinya. Kemudian, sebesar 14,7% publik menilai Tito tidak cocok di Kemendagri.
Survei itu dilakukan sejak 30 Oktober hingga 2 November 2019 dengan 800 responden. Survei itu menggunakan metode purposive sampling dalam penarikan sampel.
Namun, Bahtiar menyebutkan tidak mungkin Presiden Joko Widodo (Jokowi) sembarangan memilih menteri. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum itu menganggap sampel survei itu tidak dicantumkan latar belakang responden, apakah memahami betul manajemen pemerintahan.
Dia ingin survei tersebut objektif dengan menilai kinerja Tito. Baru dua bulan di Kemendagri langsung membuat terobosan yang luar biasa membangun sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), yaitu acara Rakornas di Sentul.
“Semua pihak memuji suksesnya acara tersebut, dan dampaknya pada perubahan hubungan-hubungan dan tata kelola pemerintahan pusat dan daerah,” katanya.
Bahtiar menjelaskan jika Tito Karnavian bukan saja sekedar mantan polisi profesional tapi juga mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang sudah terbiasa mengelola keamanan dan ketertiban nasional di dalam negeri.
Tito juga pernah menjadi Kepala Kepolisian Daerah Papua sejak 21 September 2012 hingga 16 Juli 2014 dimana ia berinteraksi, bersinergi langsung dengan Pemerintah Daerah.
Selain itu, Tito juga merupakan seorang ilmuwan bergelar Profesor dan bergelar Doktor (PhD) yang memiliki pemahaman konseptual tentang apa, dan bagaimana mengelola negara. Bahkan, ia memiliki wawasan tentang apa dan bagaimana interaksi antarnegara dan masyarakat dunia.
“Aspek Pemerintahan dalam negeri dibina Kemendagri hanya aspek kecil bagian dari tata kelola negara. Wawasan Pak Tito adalah wawasan internasional dan sekaligus memahami secara spesifik budaya lokal, memahami sistem politik pemerintahan dan memahami sistem pemerintahan daerah hingga hal-hal detil di lapangan, termasuk cara mengatasinya,” kata Bahtiar. (Aza/Ant)
T