MataPublik.co, JAKARTA – Utang luar negeri Indonesia terus bertambah. Total utang pemerintah pusat hingga Januari 2019 mencapai Rp 4.498,56 triliun. Dibanding pada Januari 2018 lalu hanya mencapai Rp 3.958,66 triliun. Angka ini menunjukkan adanya kenaikan hingga 13,6 persen. Utang pemerintah pusat tersebut terdiri dari pinjaman dan surat berharga negara (SBN).
Dikutip dari Kontan.id, total pinjaman pemerintah, baik dalam luar maupun dalam negeri, mencapai Rp 795,79 triliun atau 17,69 persen dari outstanding per Januari 2019. Sementara, utang dalam bentuk SBN mendominasi yakni 82,31 persen dari outstanding.
Total utang pemerintah dalam bentuk SBN sebesar Rp 3.702,77 triliun, terdiri dari SBN berdenominasi rupiah sebesar Rp 2.675,04 triliun serta berdenominasi valas sebesar Rp 1.027,72 triliun. “Dengan imbal hasil yang amat kompetitif diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi dengan memiliki SBN sebagai instrumen investasi yang aman dan turut mendukung pendalaman pasar keuangan dalam negeri melalui perluasan basis investor domestik,” sebut Kemenkeu dalam laporan kinerja dan fakta APBN 2019.
Tahun ini, pemerintah memang berencana menerbitkan SBN untuk ritel baik konvensional maupun syariah dengan frekuensi lebih banyak dibanding tahun 2018, yaitu sebanyak sepuluh kali. SBN ritel dalam bentuk Saving Bond Ritel (SBR) dan Sukuk Tabungan (ST) pun telah dapat dipesan secara online untuk memudahkan proses pembelian. Sementara, instrumen pembiayaan pinjaman menurut Kemenkeu sebagian besar masih ditujukan untuk pembiayaan kegiatan atau proyek pembangunan, terutama infrastruktur.
Instrumen pinjaman, terutama yang berasal dari lembaga multilateral diperlukan guna membiayai program-program pembangunan bersifat global, misalnya terkait Sustainable Development Goals (SDGs) yang diwujudkan ke dalam program pembangunan nasional.
Adapun, sampai akhir Januari 2019 persentase utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) berada pada level 30,1 persen. Kemenkeu menegaskan rasio tersebut masih jauh lebih rendah dari batas yang ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yakni 60 persen.
Dengan kondisi tersebut, perekonomian Indonesia masih mampu menutup hampir empat kali dari jumlah utang pemerintah saat ini. Kementerian Keuangan melalui Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasinya, Nufransa Wira Sakti menjelaskan alasan mengapa utang Indonesia selalu bertambah beberapa tahun ini.
Menurut Nufransa, pemerintah mengelola utang secara hati-hati. Dia juga menilai kondisi utang saat ini terbilang aman. “Saat ini kondisi utang sangat aman, masih dalam koridor undang-undang. Peningkatan nilai utang lebih karena pemerintah membutuhkan banyak anggaran untuk pembangunan,” kata Nufransa dilansir dari Kompas.com beberapa waktu lalu.
Menurut dia, semua pembangunan membutuhkan biaya. Belanja negara pun digunakan untuk hal yang produktif. “Sehingga dapat memberikan daya ungkit bagi adanya peningkatan produktivitas,” ucapnya. Meskipun utang meningkat, Nufransa menyebutkan, kondisi keuangan negara masih dalam kondisi yang aman dengan terjaganya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan baik.
Ia menyebut terjadi penurunan defisit APBN di tahun 2018 sementara penerimaan negara capai 102 persen melampaui target yang ada.Kemudian, penerimaan pajak tumbuh sebesar 14 persen. “Primary balance (selisih anggaran penerimaan dan pengeluaran di luar bunga dan cicilan utang) mendekati nol. Semua indikator APBN berwarna hijau dan tidak ada gejala akan adanya krisis,” kata Nufransa.
Ia pun membenarkan, pemerintah melakukan utang untuk membayar utang yang lain atas dasar pertimbangan tertentu. “Sebagaimana praktik di negara lain juga, pemerintah melakukan refinancing (menutup pinjaman dengan pinjaman lain) atas sebagian utangnya, jadi tidak jatuh tempo semua dalam satu waktu tertentu,” ujar Nufransa. (iuy)
