MataPublik.co, JAKARTA – Anggota DPR Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) Pemilu Serentak 2019. Hal itu disampaikan saat meminta interupsi dalam rapat paripurna DPR ke-16, awal masa sidang ke V tahun sidang 2018-2019.
“Kami memandang perlu hak angket DPR RI yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan pansus penyelenggara pemilu 2019,” katanya di dalam ruang rapat, Gedung Nusantara II, Jakarta, hari ini (8/5).
Keberadaan pansus pemilu sangat penting. Ini karena diperuntukkan menguak penyebab persoalan yang dihadapi selama tahapan pesta rakyat lima tahunan itu. Di antaranya untuk mencari tahu tentang penyebab dari meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Selain itu, untuk mengusut tuntas kesalahan input pada Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. “Perlu evaluasi menyeluruh pada pemilu kali ini agar nggak terulang,” ujarnya.
Selain Fraksi PKS, wacana tersebut turut disuarakan Fraksi Partai Gerindra. Hal itu dilontarkan Bambang Haryo Soekartono. Dia menegaskan, Gerindra sangat setuju dengan pembentukan pansus karena masalah di pemilu 2019 kian banyak.
“Kami dari Fraksi Gerindra setuju dengan kita segera membentuk Pansus Pemilu di mana sangat dibutuhkan. Kalau perlu adanya investigasi hal-hal seperti kecurangan dan kecelakaan yang terjadi di pemilu saat ini,” katanya.
Di sisi lain, Ketua DPR, Bambang Soesatyo alias Bamsoet saat menyampaikan pidato dalam rapat tersebut meminta jika dalam proses penghitungan suara terdapat pihak yang merasa dirugikan hendaknya ditempuh prosedur dan jalur yang disediakan oleh Undang-undang dan Konstitusi Negara. Bamsoet juga menyebut DPR segera menentukan waktu untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu serentak tersebut.
“Masyarakat yang mengingingkan pemilu mendatang dilaksanakan secara terpisah dan mengkaji kembali sistem pemilu yang lebih sesuai. Kiranya perlu mendapat perhatian dari kita semua,” katanya. (epj)
