MataPublik.co, PALEMBANG – Wali Kota Palembang, H. Harnojoyo menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) oleh Pemerintah pusat yang diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan di Ballroom Hotel Swarna Dwipa, selasa (18/12 /2018).
“Untuk Palembang, Alhamdulillah anggaran kita cukup naik pendapatan daerah sampai 25%, porsi anggaran sesuai aturan baik Pendidikan maupun kesehatan kita melebihi dari aturan dan termasuk anggaran, kita sudah berimbang 40%pajak tidak langsung dan 60%pajak langsung,” katanya.
Harno menambahkan, tentunya kedepan, anggaran ini dipergunakan semaksimal mungkin.
Selain menerima dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Walikota Palembang juga menandatangani terkait kerjasama bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kota Palembang.
“Secara umum, sudah 80% masyarakat Kota Palembang sudah di BPJS, tetapi oleh karena penduduk kita cukup banyak 1,6 juta jiwa, artinya 20% dari itu hampir 300ribu lebih dari penduduk pagar Alam,” katanya saat dijumpai awak media.
Ditempat yang sama, Gubernur Sumsel, H Herman Deru mengatakan akumulasi dana APBD dari Rp 10 Triliun DIPA menjadi Rp 6 Trilliun ditambah PAD, tentu berkat semua pihak telah menjalankan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel.
Terkait kerjasama dengan BPJS, Gubernur menegaskan bahwa masyarakat yang tidak memiliki kartu BPJS harus tetap dilayani, karena kita punya dana transisi sebesar Rp. 56 Miliar.
“Kartu akan dibuat dan didanai oleh Pemprov jika kartunya tidak terdaftar di kabupaten atau kota, namun jika terdaftar, dananya di tanggung oleh Kabupaten atau kota tersebut. Masyarakat cukup membawa KTP dan kita optimalkan bagi masyarakat yang kurnag mampu,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumsel Taukhid dalam pidatonya menyebutkan dari alokasi yang didapat Sumsel bersumber dari APBN, Belanja yang akan dilakukan di Provinsi Sumsel pada 2019 naik Rp3,6 T pada tahun 2018 Rp42,08 Triliun dan 2019 sebesar Rp45,75 Triliun .
“Adapun dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk wilayah Sumatera Selatan pada 2019 dialokasikan sebesar Rp 32,56 Triliun yang diperuntukkan pada 18 Pemerintah Daerah, 2853 Pemerintah desa dan 386 Kelurahan,” papar Taukhid.
Selain acara penyerahan DIPA, juga dilangsungkan memberikan stimulus berupa pengakuan kepada 14 Desa yang menjadi tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan Desa Tahun 2018.
14 Desa tersebut lengkap Desa Mulya Jaya Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten OKI, Desa Payakabung Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, Desa Talang Batu Kecamatan Rambang kapak tengah kota Prabumulih, Desa Peningin Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Oku Selatan.
Desa Pahang Asri Kecamatan buay pemuka peliung Kabupaten OKU Timur, Desa Ulak Lebar Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, Desa Pagar Gunung Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim, Desa Pasar Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang, Desa Betung Barat Kecamatan abab Kabupaten PALI, Desa Rejosari Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas.
Desa Bungin Bingin Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, Desa Mekar Jadi Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, dan Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Buluh Kabupaten Banyuasin. (iuy)
Reporter Tri Jumartini Ilyas
