Matapublik.co – Jakarta – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyatakan, untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia diperlukan peran aktif dan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk saling bersinergi dan berkolaborasi. Hal ini disampaikannya saat menjadi pembicara kunci Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR) di Yogyakarta, Jumat (08/07).
“Kita perlu kolaborasi yang luar biasa. Pemerintahnya membuat kebijakan, tapi pemerintah itu harus dibantu oleh think tank,” ungkap Wamenkeu.
Lebih lanjut ia menjelaskan, yang dimaksudnya adalah lembaga think tank yang memang bekerjanya adalah memupuk knowledge dan memikirkan terobosan lebih lanjut serta universitas yang tugasnya adalah bukan saja meneliti, tapi kemudian meneruskan, mewariskan, mengajari, mendidik generasi yang akan datang tentang knowledge tersebut.
Dalam kesempatan tersebut Wamenkeu juga menegaskan, meski saat ini Pemerintah tengah fokus untuk melindungi masyarakat dari dampak pandemi Covid-19, namun tidak melupakan pembangunan jangka menengah panjang yang juga sangat dibutuhkan masyarakat termasuk infrastruktur.
“Jadi meskipun kita sibuk mengurusi bagaimana melindungi masyarakat dalam jangka pendek, kita tetap bicara mengenai medium dan long term. Disinilah pemikiran kita mengenai bagaimana kebutuhan infrastruktur Indonesia jangka panjang harus tetap kita bicarakan dan harus tetap kita cari terobosannya,” tandas Wamenkeu.
Wamenkeu sangat mengapresiasi pelaksanaan IIR yang diselenggarakan oleh Task Force 8 di T20 yang diwakili PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, P2EB FEB Universitas Gadjah Mada, dan ERIA tersebut. Dengan adanya kegiatan ini, menjadi wadah kolaborasi Pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur Indonesia dan dunia.
“Ini merupakan bentuk kolaborasi yang luar biasa dan sekaligus juga menunjukkan bahwa Indonesia sebagai Presidensi G20 menunjukkan kepada dunia bahwa kita itu memang sudah melakukan rangkaian think tank, knowledge base, decision making process, database policy making process, dan research base policy making process yang berkelanjutan. Bukan cuma waktu jadi Presidensi G20 saja,” pungkas Wamenkeu.
Foto : Kemenkeu
