DPW-MSK INDONESIA dan PB FPMP Sumsel Minta Kejati Sumsel Usut Tuntas Dugaan Korupsi Wakil Walikota Palembang Yang Memobilisasi Pol PP di Rumah Pribadi Ketua Partai Gerinda Sumsel

PALEMBANG – Lagi, Dewan Pimpinan Wilayah Masyarakat Sadar Korupsi Indonesia (DPW-MSK INDONESIA) dan PB. Front Pemuda Merah Putih Provinsi Sumatera Selatan (PB.FPMP) sambangi Kejati Sumsel terkait soal tentang adanya Abuse Of Power, terindikasi kuat oleh Oknum Anggota DPR-RI yang Juga Merupakan Ketua Partai Gerindra Sumsel.
Terendus sikap dan perilaku tidak elok sebagai politisi dan pejabat publik yang seharusnya tidak bersipat “Gegabah” dengan jabatan yang melekat pada dirinya.

Kedatangan DPW-MSK INDONESIA dan PB.FPMP ke Kejati Sumsel yang di Komandoi oleh Mukri A Syukur dan Rachmad Soleh, S.Ag serta Reza Fahlevi, Palembang, Jum’at (03/10/25).

“Jabatan Publik Sebagai Anggota Legislatif Pusat, Seharusnya, memperlihatkan sikap tindak tanduk lebih dekat dengan rakyat, dan berjuang untuk kepentingan masyarakat Sumatera Selatan yang jauh lebih baik, Malah kami nilai berkontradiksi dalam hal praktik kekuasaan yang dipunyainya, Sebagai Anggota Legislatif Pusat (DPR-RI) Keseharian jam-Kerjanya sudah ditanggung Oleh APBN dengan segala Fasilitasnyan”ujar mukri.

Berdasarkan Informasi yang kami dapatkan, Bahwa Rumah Pribadinya dijaga Oleh Satpol PP Kota Palembang yang jelas syarat dengan kontradiksi, Maksudnya kami menilai Problem ini patut diduga terjadi Penyalahgunaan Wewenang yang patut dipertayakan, Karena terindikasi dilakukan Oleh Wakil Walikota Palembang yang nota bene dari partai yang Sama, Untuk mewujudkan semangat Good Goverment and Clean Goverment, Oleh karena itu kami dari Organisasi Masyarakat Sadar Korupsi Indonesia Provinsi Sumatera Selatan dan PB.FPMP Sumsel,

Kedatangan kami ke Kejati Sumsel untuk menyatakan sikap sebagai berikut:

1.Usut Tuntas Dugaan Korupsi Wakil Walikota Palembang, Yang Memobilisasi Pol PP dirumah Pribadi Ketua Partai Gerindra Sumsel yang Juga Anggota DPR-RI.

2.Mendesak Kejati Sumsel Untuk Segera l’eriksa Kasat Pol PP Kota Palembang.

3.Kalau Kejati Sumsel Tidak Mampu. Maka kami akan Mendesak Kejagung RI dan DPP Partai Gerindra Untuk Menuntaskan laporan Kami.

Selain itu, DPW-MSK INDONESIA dan PB.FPMP memberikan simbolis kepada Kejati Sumsel “Tolak Angin” sebagai tanda untuk Kejati Sumsel jangan masuk angin terhadap permaslahan ini.

DPW-MSK INDONESIA dan PB.FPMP di terima oleh Selvi dari Fungsional Intelijen Kejati Sumsel. (rilis)